Pengelolaan Lahan dan Penataan Lingkungan Harus Hormati Norma Hukum Adat
Wakil Bupati Katingan, Sunardi Litang menuturkan bahwa pengelolaan dan penataan lingkungan harus menghormati norma-norma hukum adat.
Tag
Wakil Bupati Katingan, Sunardi Litang menuturkan bahwa pengelolaan dan penataan lingkungan harus menghormati norma-norma hukum adat.
Persoalan banyaknya uang tiket penumpang yang belum dikembalikan Nam Air pasca batal terbang bakal berujung berproses pada tuntutan secara adat.
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi mengatakan, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat wajib diakui, mengingat hal tersebut tertuang dalam Udang-Undang Dasar 1945.
Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sukamara manggelar sosialisasi pengakuan masyarakat hukum adat dalam rangka upaya perlindungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kedamangan (hukum adat) di GPU Tampung Penyang, Kuala Kurun, Selasa (13/3/2018).
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Arton S Dohong mengingatkan para damang (kepala adat) supaya tidak sembarangan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Penerbitan SKTA harus…
BORNEONEWS, Kuala Kurum - Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan eksistensi hukum kedamangan (hukum adat). Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) terus berupaya memperkuat peranan hukum adat…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum terkait masalah yang membelit Ketua DAD Kotawaringin Timur (Kotim), Hamidan IJ Biring. Namun…
Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan daerah bekas kerajaan. Seharusnya sejak awal sudah menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dengan berbagai kultur kehidupan masyarakat hukum adat di…