Presiden Ungkap Kriteria Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota (BOI) baru.
Tag
Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota (BOI) baru.
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak berutang dalam bentuk apapun untuk membangun ibu kota baru.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar infrastruktur yang dibangun di lokasi ibu kota baru nanti, dapat mendukung kecanggihan transportasi umum tanpa awak (autonomous vehicle)/ Jokowi pun pun meminta agar kementerian terkait saling berkoordinasi untuk mewujudkan rencana ini.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan keterlibatan tiga warga asing, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, sebagai dewan pengarah Ibu Kota Baru. Menurut dia, pelibatan itu adalah bentuk internasionalisasi dari rencana pemerintah memindahkan ibu Kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa mengatakan, peraturan presiden (perpres) mengenai badan otorita ibu kota negara setingkat kementerian sudah selesai.
Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.
Kementerian PUPR telah mengumumkan pemenang terbaik pertama sayembara tersebut yakni gagasan desain Nagara Rimba Nusa
Menhub mengatakan akan melakukan pembangunan infrastruktur transportasi dengan seminimal mungkin menggunakan anggaran dari APBN
Sebagai upaya Kalteng menjadi daerah penyokong Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, Kalimtan Tengah harus tingkatkan infrastruktur.
Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru, Kalimantan Tengah disebut berpeluang untuk kembangkan sektor industri pengolahan kelapa sawit.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sebagai provinsi tetangga, Kalteng dinilai bisa saja jadi pemasok pangan ke Ibu Kota baru, Kalimantan Timur. "Mengingat potensi Kalimantan Tengah di sektor pertanian…
Meskipun pada akhirnya pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru, bukan berarti hal ini tidak berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Tengah.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, berdampak kepada sektor proteri. Harga langsung naik. Tentu saja ini peluang investasi yang cukup menarik.
Konsep ini menurutnya sesuai pesan Presiden Joko Widodo
Dalam pertemuan itu pula, Jokowi menjelaskan kepada para tokoh alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara
Secara spesifik yang akan dijadikan kawasan ibu kota seluas 56 ribu hektare
Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
RUU tentang Ibukota Negara harus dibahas karena pemindahan ibukota negara merupakan program yang harus segera diselesaikan dasar hukumnya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merombak 43 regulasi dalam rangka menyiapkan landasan hukum bagi pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sedangkan data Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019 perkiraan kebutuhan total ibu kota baru mencapai 1.196 MW