Tag
Masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap produk maupun layanan keuangan sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pada tawaran yang merugikan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi ilegal. Dalam sebuah pernyataannya, Primandanu menekankan pentingnya menerapkan prinsip "2L" yaitu legal dan logis, dalam memilih investasi atau layanan pinjaman.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan perkembangan jumlah pengaduan yang masuk kepada OJK Kalteng di tahun 2024 ini dengan update terakhir pada 31 Mei. Untuk investasi ilegal dikatakan Danu pengadukan didominasi oleh masyarakat berprofesi pegawai swasta dan PNS.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, pengaduan yang masuk ke OJK Kalteng selama tahun 2024 yakni pengaduan terkait investasi ilegal, yang didominasi oleh pelapor pria. Sedangkan pengaduan soal pinjaman online atau pinjol didapat dari pelapor wanita.
Kepala Otoritas Jaminan Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penawaran-penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan di kemudian hari.
Namun menurut Ivan pemblokiran yang PPATK lakukan lebih dulu terkadang dituduh menjadi penyebab entitas usaha tidak bisa mengembalikan uang konsumen mereka.
PPATK juga menerima 560 laporan transaksi terkait investasi ilegal, yang berupa laporan transaksi pembelian aset, laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pengiriman uang ke luar negeri, dan laporan penerimaan uang dari luar negeri.
DI MASA?sulit Pandemi sekarang, nyari duit bukanlah hal yang mudah. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan juga banyak pegawai yang di PHK. Makanya banyak orang yang mencoba keberuntungan ditempat lain contohnya dengan ikutan Binary Option dan investasi bodong lainnya. Namun sayang, banyak orang bukannya untung malah buntung ratusan juta rupiah bahkan sampai miliaran rupiah.
Achmadi menyatakan pelaku dapat mengembalikan kerugian kepada korban melalui mekanisme restitusi (ganti rugi oleh pelaku). Aset pelaku yang disita oleh aparat penegak hukum bisa untuk membayar ganti rugi kepada korban.
Setelah Polres Kotawaringin Barat (Kobar) merilis penangkapan seorang bandar arisan online bodong dengan insiial IDF (32), warga Kelurahan Madurejo. Terungkap?bahwa korbannya mengalami kerugian yang bervariasi, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.
Maraknya kasus investasi ilegal yang merugikan masyarakat selaku konsumen membuat Satgas Waspada Investasi atau SWI Kalimantan Tengah mengeluarkan imbauan agar masyarakat mewaspadai penawaran investasi ilegal.
Dua perempuan tersangka kasus dugaan penipuan uang ratusan juta rupiah dengan bermodus investasi? ditangkap polisi. Karena usaha mereka ternyata ilegal.
Investasi ilegal ini terjadi dengan melibatkan keluarga, yaitu anggota keluarga yang sudah terjebak pada investasi ilegal mengajak anggota keluarga lain untuk masuk dengan mengiming-imingi keuntungan besar
Satgas Waspada Investasi (SWI) menyebutkan total kerugian masyarakat akibat mengikuti investasi ilegal berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir mencapai Rp117 triliun.
Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, Tongam Lumban Tobing meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.
Menurut Tongam, sosialisasi mengenai bahaya fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini harus terus disampaikan ke masyarakat, mengingat penawaran fintech lending ilegal dan investasi ilegal ini masih akan muncul di tengah-tengah masyarakat.
Sudah banyak laporan, bahkan kejadian masyarakat kehilangan uang investasinya karena sebuah perusahaan atau usaha tertentu
Satgas Waspada Investadi juga menurut Tongam secara rutin memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal
Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, Tongam L Tobing menyatakan SWI yang terdiri atas 13 Kementerian dan Lembaga akan terus berupaya memberantas kegiatan fintech lending, penawaran investasi dan gadai swasta ilegal dengan berbagai langkah.
Satgas Waspada Investasi kembali menemukan penawaran produk atau kegiatan usaha dari 10 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
