Perketat Pengawasan Terhadap PBS yang Menyalahi Aturan di Kalteng
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon meminta kepada pemda supaya dapat lebih memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar swasta (PBS) yang menyalahi aturan di Kalteng.
Tag
#Izin Perkebunan
Pemerintah Pusat Diminta Juga Tindak Perusahaan Tidak Berizin
Pemkab Kotawaringin Timur dan DPRD diminta agar menindaklanjuti?ke pemerintah pusat, untuk mempertanyakan mengenai areal perusahaan yang dicabut perizinannya.
Legislator ini Pertanyakan Pencabutan Izin Perkebunan oleh Menteri Kehutanan
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mempertanyakan status lahan seluas 5.369,8 hektare yang izinnya dicabut Menteri Kehutanan.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Soroto Izin Perkebunan di Cempaga
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti sejumlah izin perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu.
Pemkab Kotawaringin Timur Harus Berani Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Izin Perkebunan
Kata Rudianur sangat jelas dalam audit BPK terkait dengan sektor usaha perkebunan menyimpan segudang masalah
Anggota DPRD Kotim Ini Minta Pemerintah Tegas Soal Perkebunan
Anggota DPRD Kotawaringi Timur, Hairis Salamad menyoroti persoalan yang terjadi antara pihak perkebunan dengan masyarakat.
Legislatif Respon Positif Pencabutan Izin 800 Ribu Hektare Lahan Perkebunan di Kalteng
"Mudahan kebijakan ini, juga mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Sehingga bisa menimbulkan efek jera," kata Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Syahruddin.
Lahan Milik Perusahaan Kebun tapi 3 Tahun tak Ditanami Izinnya Terancam Dicabut
Siap-siap saja bagi yang mengaku investor perkebunan, yang hanya mengajukan izin namun tidak ditanami selama kurun tiga tahun, dicap broker izin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Izin Perkebunan 800.000 Hektare Dicabut, 1,2 Juta Hektare Masuk Antrean
Lantaran dalam waktu lama tidak digarap, yang dirugikan Kalteng. Sebab izin sudah dikeluarkan tetapi tidak dikerjakan, maka pajak, retribusi, dan dampak ekonomi lainnya tidak jalan. Sehingga, tidak ada yang masuk ke kas daerah dan seterusnya.
Legalitas PT Bumi Sawit Kencana Menggarap Lahan Layak Jadi Sorotan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Legalitas lahan yang digarap perusahaan PT Bumi Sawit Kencana (BSK) menjadi kebun kelapa sawit, sedang dalam penelusuran. Masalah lahan ini layak menjadi sorotan, karena…
Kegiatan di Sebagian Lahan PT SCC Dihentikan
BORNEONEWS, Sampit - Kegiatan di sebagian lahan PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) yang berlokasi di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur dihentikan sejak akhir 2016 silam. "Kita hentikan…
Ketua DAD Kapuas Kecam PT IFP Tidak Bahadat
BORNEO NEWS, Kuala Kapuas - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kapuas Erik Talinting Toepak mengecam manajemen perusahaan PT Industrial Forest Plantation (IFP) yang dianggap tidak memiliki tata krama…
Ben Brahim: PT IFP Tidak Punya Sopan Santun
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Keberadaan hutan tanaman industri (HTI) PT Industrial Florest Plantation membuat kaget Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat. Pasalnya, selama empat tahun menjabat sebagai…