Kelurahan Bukit Tunggal Catat 24 Kasus Tanah Selama 2022?
Kelurahan Bukit Tunggal mencatat ada 24 kasus sengketa tanah selama 2022. Dari jumlah tersebut, 8 kasus dapat terselesaikan di kelurahan, sedangkan 16 kasus harus ke kejaksaan.
Tag
#Kasus Tanah
Tak Ada Penipuan, Kuasa Hukum: Klien Kami Sudah Bayar Pembelian Tanah
Faktanya masalah antara tersangka dengan pelapor berawalnya adalah mengenai jual beli tanah. Pelapor menjual tanah miliknya kepada tersangka dengan kesepakatan harga secara keseluruhan Rp 400.000.000 dibayar dengan cara dicicil
Panglima TNI Minta Masyarakat Lapor Jika ada TNI Terlibat Kasus Tanah
Disinggung terkait masalah lahan di Maluku, panglima TNI mengakui pihaknya tidak mengetahui jika ada masalah lahan yang melibatkan oknum TNI
Dino Patti Djalal Buka 3 Bukti Dugaan Fredy Kusnadi Terlibat Kasus Tanah
Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal membeberkan tiga bukti yang menunjukkan bahwa seseorang bernama Fredy Kusnadi diduga terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibundanya.
Sempat 2 Kali Mangkir, Jaksa Bakal Tahan Tersangka Kasus Tanah Sebabi
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur akan menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tersangka berinisial BP.
Penghujung Tahun, Kejari Kotim Tingkatkan Status Kasus Pengadaan Tanah di Sebabi
Saat ini secara resmi penyidik sudah menaikkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan.
Jaksa Periksa Saksi dalam Kasus yang Menjerat Petugas Ukur
Menurut penyidik, saksi yang diperiksa dalam perkara Darmawi ini merupakan saksi dalam perkara Jamaludin, akan tetapi saksi diperiksa kali ini ditanya terkait seperti apa peran Darmawi dalam kegiatan yang bergulir pada 2014 lalu.
Jadi Tersangka, Mantan Kepala BPN Kotim Gandeng Pengacara Palangka Raya
Selain pengacara dari Palangka Raya, Jamaludin juga menggandeng pengacara dari Sampit, H Darmansyah yang mendampinginya saat ia diperiksa sebagai tersangka.
Mantan Kepala BPN Kotim Disebut Sebagai Orang yang Punya Ide Memecah Surat Tanah
Kasus tersebut bermula pada 2014, BPN Kotim melaksanakan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan anggaran yang bersumber dari APBN sejumlah Rp279,75 juta untuk 750 bidang tanah.