BPBD Kapuas Terus Lengkapi Peralatan Antisipasi Bencana Karhutla
Armada yang dibutuhkan seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga armada sungai yang bisa digunakan untuk beroperasi
Tag
Armada yang dibutuhkan seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga armada sungai yang bisa digunakan untuk beroperasi
Kegiatan yang gelar di halaman Stadion HM Sanusi Pulang Pisau ini dipimpin Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo dan diikuti oleh tim gabungan dari pemerintah maupun non pemerintahan
Pesan ini disampaikan saat rapat koordinasi peningkatan pengendalian Karhutla di lantai III aula Eka Hapakat, kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 20 Juni 2019
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran membuka rapat koordinasi peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kamis, 20 Juni 2019.
2019, besok. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Jangan gara-gara kebakaran hutan dan lahan itu menghambat rencana pemindahan ibukota pemerintahan dari Jakarta ke Kalteng.
Ratusan warga dari tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Katingan, yakni Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang hadir mengikuti sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan.
BPBD Barito Selatan membentuk tim reaksi cepat (TRC) dan membangun posko siaga bencana. Hal itu dilakukan pascapenetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) pembentukan satuan tugas atau Satgas, dan penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan 2019.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan tidak membakar hutan dan lahan dengan sembarangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya mencatat, Kota Palangka Raya saat ini memiliki sekitar 22 sekat kanal.
Sebanyak 40 titik panas atau hotspot terpantau di Kota Palangka Raya. Data itu hingga akhir bulan ini.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kabakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kota Palangka Raya telah dibentuk. Satgas ini diketuai langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dengan wakilnya dari seluruh sektor terkait dalam penanggulangan karhutla.
Sebagai langkah antisipasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya menyiagakan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya menegaskan penetapan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangka Raya berlaku selama tiga bulan kedepan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangka Raya berencana untuk membentuk tim patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Palangka Raya menegaskan kesiapan dalam membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Supriyanto meminta tim penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk melakukan pengecekan fungsi sumur bor di Kota Palangka Raya.
Siaga darurat bencana ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi
Polsek Sebangau melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran lahan di Jalan Matal Kelurahan Sabaru pada Selasa, 21 Mei 2019 tadi malam.