Wali Kota Palangka Raya: Jangan Takut Ambil Kebijakan Pro Rakyat
Program dan kegiatan yang telah dirancang bersama di 2020 membutuhkan evaluasi sejauh mana kesuksesan yang diraih dan prestasi apa yang didapatkan
Tag
#Kebijakan
Pemerintah Barito Utara Akan Perbaharui Kebijakan Penanganan Covid-19
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, Rabu 22 April 2020 mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembaharuan kebijakan terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Ini 8 KebijakaN Gubernur Kalteng kepada Bupati dan Wali Kota dalam Penanganan Covid-19
Pemerintah kabupaten dan kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBD misalnya anggaran perjalanan dinas untuk penanganan covid-19
KLHK Sosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kobar
Guna mendukung target pemerintah untuk mengurangi sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI gencar melakukan sosialisasi ke berbagai tempat untuk mencapai target tersebut.
Semua Kebijakan Pemko Palangka Raya Berasal dari Aspirasi Masyarakat
Aspirasi masyarakat masuk melalui berbagai sumber, baik dari hasil Musrenbang, hasil reses DPRD, aplikasi lapor dan dari media massa
Bupati Sukamara: ASN Punya Andil Mendorong Terlaksananya Kebijakan Pemerintah
Semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus tertib administrasi dan sesuai hukum yang berlaku
KADIN Cemaskan Kebijakan Barang Kiriman
Semakin meningkatnya impor barang kiriman melalui platform e-commerce yang dikhawatirkan akan mengganggu industri nasional, terutama Industri Kecil dan Menengah
Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Pendidikan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Parimus mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan yang menghapus kewajiban guru mengurus adminitrasi dan kelengkapan lainnya.
5 Kebijakan Mendikbud Nadiem untuk Kembangkan Pendidikan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memiliki 5 kebijakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKLM Ade Erlangga dalam…
Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meminta kebijakan jangan dikriminalisasi.
Nasib Honorer K2 Tergantung Kebijakan Pemerintah Pusat
Nasib honorer kategori 2 atau K2 bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, seperti pengangkatan menjadi PNS. Sebab, daerah tak memiliki wewenang dalam memutuskan itu.
Fraksi Golkar DPRD Sukamara: Pengambilan Kebijakan Harus Perhatikan Kepentingan Masyarakat
Kebijakan kepala daerah memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan golongan tertentu untuk daerah tertentu
Politisi Demokrat Ini Tidak Setuju Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat
BORNEONEWS, Kasongan - Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Karyadi tidak setuju dengan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang selama ini diterapkan. Misalnya, kebijakan menyangkut dana alokasi umum…