Tag
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertama di luar negeri telah diresmikan, yakni di Negeri Sabah, Malaysia. Peresmian dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto, secara virtual, Jumat 4 September 2020.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2019.
Program?ini untuk pembiayaan pendidikan terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP)/KIP Sekolah, KIP Kuliah, Tunjangan Profesi Guru, dan Pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri
GSMS merupakan program seniman memberikan pembelajaran seni budaya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan?subsidi kuota internet?gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ).
Sejumlah sekolah terpantau mendata nomor telepon seluler milik siswanya untuk penyaluran bantuan?kuota internet?gratis, Jumat 28 Agustus 2020. Ini seperti yang diungkap Gavin, siswa kelas enam di sebuah sekolah swasta di Tangerang?Selatan, Banten.?"Bu guru minta nomor telepon, katanya mau diisikan pulsa," katanya.?
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa nama “Merdeka Belajar” dapat digunakan bersama selama untuk kepentingan dunia pendidikan dan sesuai dengan…
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto, mengatakan tidak semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nantinya dengan masa pembelajaran selama empat tahun. Dia merujuk kepada inovasi fast track yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMK.
Para siswa diminta tidak menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pilihan kedua. Setiap peserta didik baru yang memilih SMK harus memiliki visi dan mengejar kompetensi, bukan sekadar mencari ijazah untuk bisa bekerja.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merealokasikan dana Bantuan Operasional (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja untuk pendanaan bantuan sekolah secara umum. Langkah ini diambil agar sekolah-sekolah yang terdampak Covid-19 bisa mendapat bantuan secara lebih merata.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mengatakan, pembukaan sekolah bergantung pada keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah/?
Rekrutmen fasilitator akan dibuka mulai Senin, 15 Juni sampai Rabu 24 Juni 2020, sedangkan rekrutmen pendamping dibuka Senin, 15 Juni dan ditutup Jumat, 26 Juni 2020
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, meminta agar orang tua murid bersabar dengan kondisi belajar yang masih harus dari rumah. Demi menjaga kesehatan, Agus mengatakan kegiatao?sekolah?masih harus dilaksanakan secara daring.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan bahwa keputusan membuka?sekolah?di tengah pandemi?Covid-19 bukan kewenangan Kementerian. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan menangkap pejabat di Universitas Negeri Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2020. Rangkaian operasi tangkap tangan ini juga menyeret Rektor UNJ Komarudin.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempersiapkan rumah sakit universitas lainnya agar bisa melayani pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19.
Empat pemerintah provinsi memutuskan menunda pelaksanaan melakukan penundaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pemerintah akan melakukan pengaturan khusus mengenai penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) di daerah terdampak wabah Corona Virus Disease (COVID-19).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan Program Organisasi Penggerak (POP) dapat menjangkau sekitar 5.000 sekolah dan 50.000 guru pada fase pertama tahun 2020 sampai dengan 2022.
Revisi UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat diperlukan, kata pelaksana tugas Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Santi Ambarukmi.
