Tag
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan sejumlah strategi kebijakan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa, termasuk perubahan makna keluarga berencana dari awalnya dua anak cukup menjadi fokus pada membangun kualitas keluarga.
Kemendukbangga/BKKBN juga menegaskan pentingnya masyarakat tidak menjawab secara asal-asalan ketika ditanya petugas Badan Pusat Statistik (BPS)?mengingat penentuan desil tersebut juga manfaatnya akan kembali kepada masyarakat.
Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengemukakan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (PARD) bersama lintas kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Senin (8/6).
"Pendekatan yang dibangun bukan berfokus pada panti jompo, melainkan penguatan peran keluarga, kader, dan komunitas dalam mendampingi lansia. Pendampingan diberikan terutama bagi lansia dengan keterbatasan aktivitas harian atau bedridden (lebih banyak beraktivitas di tempat tidur),"
Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penanganan kasus?daycare?di Yogyakarta dan penguatan sistem perlindungan anak di Jakarta pada Kamis (30/4).
"Sebagaimana terlampir dalam SKB 7 Menteri ini, Kemendukbangga/BKKBN akan berperan, antara lain menyusun kebijakan dan program penguatan fungsi keluarga yang mendukung kemampuan orang tua/wali dalam membimbing, memantau, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial oleh anak di lingkungan rumah,"
"Yang penting?apa yang menjadi kewenangan kita dan bisa kita bantu bagi masyarakat terdampak, kita laksanakan,"
"Hasil pemutakhiran PK 2025 akan berupa data operasional yang memiliki spesifikasi?by name by address?(berdasarkan nama dan alamat), sehingga bisa digunakan oleh para pihak dalam melakukan intervensi secara langsung kepada keluarga sasaran,"
Ia menjelaskao?berbagai program dan kebijakan pemerintah tersebut mengintegrasikan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan ketahanan ekonomi, di seluruh tahap kehidupan.
"Itu hanya bisa dilakukan kalau di dalam proses tata kelola kependudukan, khususnya dalam konteks optimalisasi bonus demografi, dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, tidak diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah,"
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan setempat mulai mensosialisasikan lima Program Quick Wins…
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyambungkan media sosial termasuk TikTok ke dalam aplikasi super atau super apps yang menjadi salah satu program hasil cepat (quick wins) untuk memberikan pelayanan hingga sosialisasi kepada remaja.
