Tag
Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Kemenhut Hari Novianto menyampaikan tersangka S dan K telah ditahan setelah patroli gabungan pada Jumat (18/9) menemukan wilayah bekas tebangan dan tersangka di dalam kawasan taman nasional.??
Kedua relawan tersebut yakni Ahmadin alias Itam Madin bin H. Gusti Djamliansyah, relawan pemadam kebakaran yang tergabung dalam Huma Singgah Itah, serta Aries Sutio Lutfhil Hadi, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Posko Danau Masoraian, Kecamatan Kotawaringin Lama.
BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan memperkuat deteksi dini dan kecepatan respons yang menjadi kunci untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap…
"Setiap laporan yang masuk akan menjadi bagian dari upaya deteksi dini dan memperkuat langkah pemerintah dalam mencegah serta menangani karhutla,
anksi tersebut diberikan karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi secara berulang?di wilayah kerja perusahaan itu. Melalui sanksi itu, perusahaan wajib melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran serta melakukan pemulihan areal terdampak.
"Dari penanganan karhutla, kami juga menemukan dugaan kejahatan kehutanan lain. Di Rimbang Baling ditemukan dugaan jual beli kawasan hutan dan pembukaan lahan untuk sawit. Di Mempawah, laporan?hotspot?berkembang menjadi perkara perambahan dengan tersangka korporasi. Semua kami kembangkan berdasarkan alat bukti untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses,"
"Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan kewajiban pengamanan areal konsesi masing-masing harus ekstra dan luar biasa. Melaksanakan dengan cara?business as usual?justru akan terlihat sebagai kelalaian karena tidak nampak urgensi untuk menangani krisis,"
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam pernyataan diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan kebakaran di kawasan Resor Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, berhasil dipadamkan pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 19.00 WIB.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam pernyataan diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan langkah strategis ditempuh untuk penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak.
Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jawa, Bali dn Nusa Tenggara Kemenhut Aswin Bangun menjelaskan pihaknya bersama bersama Balai Karantina, Bea Cukai, Aviation Security (AVSEC), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta berhasil mengamankan warga negara Korea berinisial JJ ketika berupaya menyelundupkan delapan biawak hidup pada 28 Juli 2026.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan bahwa perdagangan karbon sektor kehutanan harus mengedepankan prinsip transparansi, integritas tinggi (high integrity), serta memberikan manfaat langsung (benefit sharing) bagi masyarakat di tingkat tapak.
Dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera Kemenhut, Hari Novianto menjelaskan penetapan S selaku pemilik alat berat dan TN selaku operator alat berat dilakukan setelah keduanya diamankan petugas saat sedang membangun jalan dengan alat berat di dalam kawasan TN Bukit Barisan Selatan.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kawasan hutan yang telah kembali menjadi penguasaan negara setelah pencabutan izin tetap terlindungi dari perambahan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan, maupun bentuk pemanfaatan kawasan tanpa hak.
Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran, tetapi juga menjaga fungsi ekologis kawasan hutan dan mencegah kerusakan yang berulang.
Disampaikan usai Seminar Nasional Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli Secara Kolaboratif di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu (18/7), Wamenhut Rohmat menekankan hasil survei pada 2021-2023 itu menjadi dasar ilmiah untuk penyusunan kebijakan dan langkah konservasi yang lebih efektif untuk melindungi satwa terancam punah tersebut.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan?Kemenhut?Dwi Januanto Nugroho di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat, mengatakan lima provinsi dengan luas karhutla terbesar berturut-turut adalah Kalimantan Barat (28.680,47 hektare), Riau (15.477,95 hektare), Nusa Tenggara Timur (10.538,30 hektare), Maluku (7.091,07 hektare), dan Papua Selatan (6.281,81 hektare).
Menhut Raja Juli mengemukakan?perluasan perdagangan karbon tersebut termasuk salah satu upaya mewujudkan cita-cita membangun ekosistem perdagangan karbon yang inklusif dan berkelanjutan.
"Data lahan kritis di Indonesia mencatat sejak 2024 terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan,"
"Pertama tentunya pelindungan dan penegakan hukum di hutan Indonesia ini yang ke depan kita akan tingkatkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah berkomitmen menyetujui usulan penambahan polisi kehutanan di Kementerian Kehutanan. Karena saat ini jumlahnya masih belum memadai, hanya 4.800 personel,"
"Oleh karena itu, kami sangat memperhatikan isu European Union Deforestation Regulation (EUDR), juga masalah?feasibility, legality, dan?sustainablity. Itu prinsip yang kami pegang dalam tata kelola hutan,"
