Kemenkeu Catat Belanja Pegawai Semester I-2023 Capai Rp134,2 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp134,2 triliun pada semester I-2023.
Tag
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp134,2 triliun pada semester I-2023.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai sebanyak 20.789 debitur yang tersebar di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk bidang infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir Mei 2023 mencapai sebesar Rp121,9 miliar.
Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru mengenai batas harga rumah bersubsidi bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penerimaan negara dari ekspor pasir laut terbilang kecil.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami pertumbuhan, seperti pada April 2023 yang tumbuh 85,99 persen secara tahunan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di wilayah tersebut mencapai Rp21,5 miliar atau 2,41 persen dari pagu sebesar Rp895,85 miliar.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara?private placement?dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan jumlah sebesar Rp110,13 miliar pada Selasa.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan berencana meminta anggaran tambahan dari Rp7 triliun menjadi Rp15 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuan?perihal transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dimaksud bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengklarifikasi kekayaan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan efisiensi penataan ekosistem logistik nasional (nationam?logistics?ecosystem/NLE) mencapai 60-80 persen.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan keterbukaan penganggaran Indonesia terus meningkat saat ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan pejabat yang baru dilantik di Kementerian Keuangan dapat menjadi pemimpin yang menginspirasi, memotivasi, dan dapat dipercaya oleh institusi dan lingkungan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan sebesar Rp396 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023.
Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto menyebut kontribusi lelang kepada penerimaan negara mencapai Rp2,7 triliun pada 2022.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran perlindungan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp476 triliun dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menilai kinerja ekspor tumbuh cukup baik sehingga mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 di kisaran 5 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan, selain juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah Sulselbartra per Januari hingga 26 Desember 2022 mencapai Rp17,26 triliun atau 117,82 persen dari target Rp14,65 triliun atau meningkat 25,98 persen.