Wagub Kalteng Tekankan Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng di auditorium BPK Perwakilan Kalteng.
Tag
#Keuangan Daerah
Tingkatkan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimtek IPKD
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi menilai Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas.?
Wali Kota Palangka Raya Ingatkan Pentingnya Transparansi Keuangan Daerah
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengingatkan jajaran mengenai pentingnya mengedepankan transparansi keuangan daerah. Pasalnya uang yang digunakan untuk pembangunan…
Sri Mulyani: Keuangan Daerah Masih Sangat Bergantung Pada Pusat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan keuangan pemerintah daerah (pemda) masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, termasuk dalam masa krisis pandemi COVID-19.
Pembahasan Pengelolaan Keuangn Daerah Agar Dilakukan Secara Terbuka
Selain itu pada Ayat (6) pelimpahan kekuasaa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati
Bupati Barito Utara Harapkan SOPD Pahami Kondisi Keuangan Daerah
Bupati Barito Utara, Nadalsyah meminta kepada perangkat?daerah bisa memahami dan mengerti kondisi keuangan daerah.
DPRD Kotim: Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Politisi Golkar itu menegaskan?juga kepada pemerintah daerah bahwasanya apa yang sudah menjadi catatan perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit hendaknya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
Ini Jumlah Keuangan Daerah Katingan pada PPAS Tahun 2022
Jumlah keuangan daerah Kabupaten Katingan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 disebutkan sebesar Rp 1, 288 triliun/?
Gambaran Keuangan Kotim Tahun Depan Menurun
Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022 tuntas dibahas.?
DPRD Kotim: Perbaiki Keuangan Daerah Sesuai Instruksi BPK
Selain itu perlu?upaya untuk mempercepat implementasi teknologi sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu sistem
Rihando Nilai Perlu Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah di Kalteng
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Rihando menilai perlu adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah di Kalteng.
Gubernur Kalteng: Optimalkan Peran BPKP untuk Dorong Kinerja Pemerintah dalam Kelola Keuangan Daerah
Pernyataan itu disampaikan setelah acara pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang baru di aula Jayang Tingang, Senin?19 April 2021
SIPD Dibuat Bertujuan Menyatukan Data Perencanaan dan Keuangan Daerah
Pemerintah Pusat membuat Sistem Informasi Pengembangan Daerah (SIPD) bertuan untuk menyatukan data perencanaan dan keuangan daerah di swluruh Indonesia.
Pemprov Harapkan Kemudahan Proses Penganggaran Keuangan Daerah Dengan SIPD
Dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi proses penganggaran keuangan daerah di Kalteng.
Anggota DPRD Kapuas ini Sebut Bimtek Keuangan Daerah untuk Optimalkan Fungsi Dewan
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Parij Ismeth Rinjani menyebut bahwa bimbingan teknis atau bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 penting untuk mengoptimalkan fungsi dewan.
Aplikasi Dashboard Pelaporan Keuangan Daerah Diharapkan Beri Manfaat Besar Bagi Pembangunan
Dashboard pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memberikan informasi yang transparan, efisien dan akurat serta penyajian informasi tersebut sangat mudah karena telah berbasis elektronik dengan didukung dengan
Barito Utara Rilis Aplikasi Dashboard Pelaporan Keuangan Daerah, E Agenda dan Lapor Batara
Penerapan aplikasi dashboard pelapotan keuangan daerah, E Agenda dan lapor Batara ini untuk menyajikan informasi keuangan daerah, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran daerah
Opini WDP Pemkab Seruyan Jadi Cambuk Terhadap Tata Kelola Keuangan
Tata kelola keuangan Pemkab Seruyan dinilai masih belum optimal dengan baik. Hal itu berkenaan opini keuangan Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
DPRD Kotawaringin Timur: Tinggalkan Stigma Tertutup Soal Keuangan Daerah
Padahal soal keuangan daerah mestinya tidak harus tertutup, apalagi mulai perencanaan, penganggaran hingga persertujuan anggaran dilakukan secara bersama-sama
Deposito Tidak Melanggar dan Untungkan Daerah
Persoalan deposito yang dipolemikkan lembaga DPRD Kotawaringin Timur ditanggapi oleh Pemkab Kotim. Tanggapan itu disampaikan langsung Sekda Kotim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Halikinnor.