Tag
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pasar ekspor perikanan Indonesia ke Eropa dengan berpartisipasi dalam Seafood Expo Global (SEG) yang digelar di Barcelona, Spanyol pada 25-27 April 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal penangkapan ikan ilegal pada operasi awal tahun 2023, yang terdiri atas 1 kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia dan 16 kapal ikan Indonesia (KII).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar satuan pendidikan kelautan dan perikanan melalui?training of trainers?terkait cara budi daya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, guna mendukung penuh peta jalan (roadmap) ekonomi biru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya ikan (SDI) di perbatasan guna memberikan jaminan keamanan ikan yang akan dikonsumsi dan mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepasliarkan anakan hiu belimbing (Stegostoma tigrinum) di kawasan konservasi kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Raja Ampat, Papua Barat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan membuka area pertambakan seluas 1.000 hektare di Kabupaten Sukamara. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua wilayah kecamatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) hadir membekali kemampuan pembudidaya ikan di Sekadau, Kalimantan Barat melalui pelatihan membuat pakan sebagai solusi terhadap tantangan yang dihadapi selama ini.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mendukung rencana pembuatan peraturan gubernur (Pergub) Kalteng tentang Tata Kelola Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Kalteng.?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih? 95 pegawai di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar siap menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pengawasan perikanan perlu siap dan harus piawai dalam rangka menerapkan UU Cipta Kerja karena terkait dengan bentuk mengawal implementasi program prioritas pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya di Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb Haeru Rahayu menekankan pentingnya pelatihan pengelolaan pembenihan kepiting bakau untuk keberlanjutan sumber daya tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tindakan proses hukum pelaku perdagangan sirup hiu di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya melesatkan kapasitas sekitar 500 UMKM dari seluruh Indonesia melalui program Buatan Bangga Indonesia dengan pembekalan materi manajemen finansial hingga pemasaran digital
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah sebanyak 31 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan serta mengawal program prioritas KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KPRI) resmi menetapkan Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) sebagai Kawasan Kampung Budidaya khusus ikan Betok atau ikan Papuyu.?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan Teluk Jukung, di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Lobster.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing dalam operasi pengawasan di medio Maret 2022 yang dilakukan di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sigap dalam mengantisipasi lonjakan permintaan komoditas perikanan terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan mengutamakan sanksi administratif dibanding jenis hukuman lainnya dalam sejumlah kasus pelanggaran sektor perikanan merupakan hal yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
