MA Tolak Kasasi Moeldoko Terkait KLB Demokrat
Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono serta Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.
Tag
Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono serta Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.
Majelis hakim PTUN Jakarta tidak menerima gugatan kelompok KLB yang meminta majelis hakim mengesahkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum (ketum) Partai Demokrat
Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya mengingatkan agar pihak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di bawah pimpinan Moeldoko untuk tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD.
BORNEONEWS, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta dua pengurus Partai Demokrat sebagai penggugat dan 12 pengurus/penggerak kelompok kongres luar biasa (KLB) sebagai tergugat…
Pemerintah telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang yang mengusung Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko seorang mantan panglima TNI sebagai ketua umum yang baru
Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang bagi anggota yang hadir di kongres luar biasa (KLB) yang dilaksanakan Moeldoko Cs pada beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Langkah itu diambil pasca-keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara
Segenap kader dan simpatisan untuk tetap solid dan bersatu membangun Partai Demokrat agar kembali berjaya
Marzuki Alie?melalui akun Twitter pribadinya @marzukialie_MA mengatakan keputusan itu merupakan solusi terbaik bagi seluruh pihak
Jika ingin menguji AD/ART partai apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik atau tidak maka pengadilan lah yang berhak menentukannya
Pada kesempatan itu, menteri yang juga kader PDIP ini menyayangkan adanya pihal?yang menuding pemerintah campur tangan dan ingin memecah belah partai politik
Gugatan itu terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jakarta Pusat
Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat DKI Jakarta mengancam untuk melakukan pemecatan terhadap kader pembelot ke kubu Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB).
Tim kuasa hukum Demokrat berangkat dari Wisma Proklamasi sekitar pukul 10:00 WIB, tapi dalam rombongan itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ikut pergi menyerahkan laporan ke PN Jakpus
Hencky mengatakan pengembalian uang jalan itu dihitung berdasarkan jauh-dekatnya kota asal peserta kongres luar biasa. Menurut dia, angka Rp 5 juta sudah cukup jika peserta datang dari kota sekitar Deli Serdang.
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) memastikan mereka belum mendaftarkan hasil kongres berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan daftar kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sejumlah pengurus Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar jumpa pers perdana di kediaman ketua umum terpilih, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Kamis.
Keduanya secara terang-terangan menghadiri KLB yang menyatakan dukungan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Kongres yang diadakan di Deliserdang dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merupakan KLB yang tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)