KPK Minta MA Konsisten Dalam Memutus Perkara Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam memutus kasus korupsi.
Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam memutus kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung membuat pedoman untuk seluruh pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) mengaku dikonfrontasi soal barang bukti yang sebelumnya telah diamankan dalam kasus suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil dua tersangka kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2017/2018.
Mereka yang dipanggil, yaitu Manajer Kapal PT Dua Putra Perkasa (DPP) Agus Kurniawanto, Manajer PT DPP Ardi Wijaya, Direktur Keuangan PT DPP M Zainul Fatih, Direktur Utama PT Aero Citra Kargo (ACK) Amri, dan Komisaris PT ACK Achmad Bachtiar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan status Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terkait dengan kasus yang menjerat Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan.
KPK menduga Edhy Prabowo mengantongi saham di ACK melalui nominee atau pinjam nama.
Edhy yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 25 November 2020.
Gerindra percaya kasus yang menimpa Edhy Prabowo tidak akan mengganggu proses dan berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Gerindra berharap agar asas praduga tidak bersalah Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang?dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membeberkan tujuh fenomena tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya selama 2020.
Plt Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Habib Ismail memimpin rapat monitoring dan evaluasi centre for prevention TW3 se-Kalteng bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 17 November 2020.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, kinerja jajaran pemko selalu mendapat?pemantauan dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut lembaganya sudah dua kali meminta salinan berkas ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung terkait perkara Djoko Soegiarto Tjandra.
KPK menginformasikan sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kepada wajib pungut pajak di kota Manado kooperatif saat pemasangan alat rekam online (daring).
Herry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.
Hal itu MAKI sampaikan untuk menanggapi penangkapan tersangka di kasus suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Hiendra Soenjoto.
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, kinerja KPK terus disorot oleh publik dan hal itu tercermin dari tingkat kepercayaan publik yang menurun menjadi di bawah Presiden dan lembaga kepolisian.