Tag
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut rekayasa pengadaan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 20212023.
Target 150 sertifikat tanah milik Pemkab Barito Timur yang harus diselesaikan tahun ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk akuntabilitas dalam menjaga aset negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan?terdapat prinsip kehati-hatian untuk menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB?periode 20212023.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Fathroni Diansyah Edi (FDE) diperiksa untuk dikonfirmasi soal dokumen yang ditemukan penyidik di firma hukum Visi Law Office.
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 689 laporan atas 774 objek gratifikasi, dengan nilai total pelaporan Rp3.176.643.372 dalam periode Januari–Februari 2025. "Januari…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat penyelenggara negara (PN) untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi, pada kesempatan pertama.
Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan banyak saksi untuk pembuktian untuk terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?(PUPR) Kalimantan Selatan,?Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain dalam perkara suap dan gratifikasi.
Penyidik KPK memeriksa pramugari bernama Selvi Purnama Sari, di Jakarta, Jumat, sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Hadi Sutrisno (HS) terkait penyidikan dugaan pemerimaan gratifikasi sebesar Rp21,5 miliar oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus 2015-2018 Mohamad Haniv (HNV).
Penyidik KPK memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Badan Karantina Pertanian (Barantan) Wisnu Haryana (WH) di Jakarta, Jumat, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat x-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2021.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penyidikan dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan rekonstruksi anggaran tahun 2025 dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan mendukung program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan akselerasi hilirisasi.
Joko Pramono menjelaskan bahwa pagu anggaran KPK pada tahun anggaran 2025 mulanya sebesar Rp1,23 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp790,71 miliar, belanja barang sebesar Rp428,01 miliar, dan belanja modal Rp18,72 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada intimidasi kepada mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina saat pemeriksaan terkait kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno?terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa?petugasnya malah dituduh memakai narkoba saat proses pengejaran terhadap buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)?Jakarta?pada 8 Januari 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dan politikus Ahmad Ali (AA) terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap 12 nomor telepon seluler sebelum menetapkan?Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dan hasil penyadapan itu menjadi bukti elektronik di persidangan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.
