Tag
MAKI diundang oleh KPK pada 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait dengan "king maker" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan
Amin merupakan terpidana perkara suap untuk mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018
Pemerintah kembali membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 18 mulai 16 Agustus 2021. Bagi pendaftar yang lolos maka akan mendapatkan manfaat senilai total Rp3,55 juta
Pemerintah pada 2021 diketahui memberikan subsidi listrik bagi 32,6 juta rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA senilai total Rp9,49 triliun
Pemerintah pada 2021 menambah alokasi anggaran untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) di bidang perlindungan sosial hingga mencapai Rp187,84 triliun, antara lain untuk program bansos tunai, kartu sembako, bantuan beras, diskon listrik, dan tambahan kartu prakerja
Sepanjang semester 1 tahun 2021, KPK juga telah menerima sebanyak 1.137 laporan gratifikasi dengan total nominal Rp6,9 miliar
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan uang suap yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos COVID-19, juga mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Harun adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor kepada kas negara berupa uang rampasan dari perkara suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan bukan karena desakan pihak manapun.
Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS)
Ali mengatakan perpanjangan penahanan terhadap Sri Wahyumi diperlukan agar tim penyidik memaksimalkan pemberkasan perkara yang bersangkutan
Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, memanggil Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat Tahun 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan, dan aset daerah untuk menghindari pelanggaran hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Angin merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak
Mantan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Ardian Rahayudi meninggal dunia, Minggu pagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran sejumlah uang kepada tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dari berbagai pihak dengan memeriksa sejumlah saksi.
Mereka merupakan terpidana perkara korupsi terkait pelaksanaan subkontaktor fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya
Penyitaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021
