Menteri Basuki Minta KPK Awasi Pengadan Barang dan Jasa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasb? agar lebih baik.
Tag
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasb? agar lebih baik.
Tim supervisi akan mempelajari apakah dari konstruksi kasus dalam berkas dokumen tersebut ada indikasi peristiwa pidana sehingga kemudian juga akan dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam perkara Djoko Tjandra
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh mengungkapkan dalam pertemuan ini jajaran KPK menyampaikan paparan tentang pentingnya bagi penyelenggara negara
Alexander mengungkapkan KPK ingin agar koordinasi dan supervisi berjalan lebih efektif
Akselerasi pemberantasan korupsi itu?melalui tiga pendekatan, yaitu pertama melalui pendidikan antikorupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif dilakukan untuk meniadakan itikad atau keinginan untuk melakukan korupsi
Dengan diterapkannya sistem pajak secara online ini bisa memberikan kepercayaan kepada publik, karena semua pembayaran pajak dilakukan secara transparan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, Kamis (19/11) akan melelang mobil yang merupakan barang rampasan negara dari perkara korupsi mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.
Untuk memenuhi "fee" terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya, Zulkifli memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemkot Dumai
Sebelumnya KPK telah mengumumkan Zulkifli sebagai tersangka pada 3 Mei 2019
Sebelumnya Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT Hiendra Soenjoto telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak 11 Februari 2020
Ada sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian KPK?seperti pengelolaan SDA, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pertanian termasuk proyek food estate
Penetapan Abdul Rozaq sebagai tersangka setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan
Analisis KPK juga menemukan kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun
Tekad dan kemampuan anggota Brimob yang mampu mengubah situasi keruh menjadi tenang dan bersih membuat KPK lebih tenang dan fokus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi agar bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 tidak dipolitisasi di masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan verifikasi dan telaah lebih jauh adanya laporan terhadap Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa terkait dugaan penerimaan gratifikasi.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan dalam proses penyidikan dan mencermati fakta-fakta di persidangan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan membantu Serious Fraud Office (SFO) Inggris terkait penyelidikan dugaan suap dalam transaksi pembelian pesawat dari Bombardier ke PT Garuda Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kepada wajib pungut pajak di kota Manado kooperatif saat pemasangan alat rekam online (daring).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan kepada calon kepala daerah (cakada) cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori mereka dalam Pilkada Serentak 2020.