KPK Panggil 3 Saksi Kasus Gratifikasi Mantan Pejabat BPN Kalbar
Tiga saksi berprofesi sebagai wiraswasta masing-masing Fathony, Maryam, dan Ni Nengah Wiratningsih
Tag
Tiga saksi berprofesi sebagai wiraswasta masing-masing Fathony, Maryam, dan Ni Nengah Wiratningsih
KPK mencatat ada sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong
ekayaan Setyo meliputi tiga tanah dan bangunan senilai Rp6,7 miliar yang tersebar di Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, dan Kota Makassar
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dijabat Brigjen Pol. Setyo Budiyanto menyisihkan dua nama lainnya yang juga berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran aktif mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya aparat penegak hukum tidak mengesampingkan segala informasi maupun data dari masyarakat soal kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari maupun Djoko Tjandra.
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap siap menghadiri sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) atau Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa (15/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua bidang tanah dan uang senilai Rp105 juta dari tersangka mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Bareskrim Polri siap menghadiri undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk gelar perkara (ekspos) penanganan kasus tersangka Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan yang dijadwalkan akan diadakan di KPK, Jumat (11/9).
KPK juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memadankan data dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial
Penahanan terdakwa Deddy telah beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri irit bicara usai menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas KPK terkait penggunaan helikopter mewah di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung KPK lama, Jakarta, Jumat.
Dalam UU disebutkan KPK berwenang mengambil alih kasus dari Kejaksaan Agung dan Polri jika memenuhi sejumlah persyaratan
Pemeriksaan terhadap 14 saksi itu?digelar di Kantor Polrestabes Bandung, Jawa Barat
Kejaksaan Agung atau Kejagung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan penerimaan hadiah yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan bekerja di rumah (WFH) dan menutup sementara gedung selama 3 hari?terhitung mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Ini dilakukan menyusul 23 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan dan 1 tahanan dinyatakan positif Covid-19.
Namun ada pengecualian bagi beberapa pegawai di bagian Kedeputian Penindakan yang akan tetap bekerja di Gedung KPK, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal memantau tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Kalteng, Pemkab Bartim dengan PT Pertamina (Persero).?
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi tidak tertutup dalam proses dan hasil pemeriksaan sidang etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?Firli?Bahuri. Peraturan KPK, dan Dewas, disebut telah mengatur nilai-nilai keterbukaan lembaga antirasuah itu.
Dewas KPK rencananya menghadirkan 6 orang saksi