Tag
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan beras di tengah ancaman kelangkaan dan potensi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam penyampaian pendapat Wali Kota terhadap pidato pengantar Ketua DPRD mengenai dua raperda inisiatif DPRD pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa, 13 Oktober 2026.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan anggaran lebih dari Rp6,7 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan…
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada tanggal 21, 22, dan 23 September 2026 yang masih berada dalam kategori berbahaya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan data tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Zaini menjelaskan, RP3KP tidak hanya memuat visi pembangunan perumahan hingga 2045, tetapi juga menetapkan indikator konkret, di antaranya penurunan angka backlog perumahan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pengurangan kawasan kumuh, serta pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Palangka Raya diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya,? Alman PakPahan. Dokumen yang diserahkan meliputi akta kematian almarhum Akhmad Rijani, Kartu Keluarga (KK), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk istri almarhum, Wahidah.
Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek diimbau untuk tetap waspada dan memperhatikan rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas demi keselamatan bersama selama proses pengerjaan berlangsung.
Juru Bicara Pemko Palangka Raya, Jesica Maria Fernanda, mengatakan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini telah mempersiapkan fasilitas berupa ruangan pelayanan oksigen di sejumlah puskesmas sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi dampak gangguan kualitas udara.
Kebijakan ini diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2024.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa integritas sumber daya manusia merupakan fondasi paling krusial dalam menjaga kepercayaan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, yang menyatakan bahwa seluruh pokok-pokok hasil reses dewan akan disinkronkan secara matang ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh masukan yang diserap dari masyarakat akan dijadikan kompas utama dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan daerah ke depan.
Seluruh catatan, masukan, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh para wakil rakyat merupakan elemen penting dalam mengevaluasi serta memantapkan arah pembangunan daerah.
Predikat tersebut diposisikan bukan sekadar capaian administratif atau ajang seremonial, melainkan landasan operasional untuk mereformasi sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan pokok warga.
Manajemen talenta yang dikembangkan berlandaskan sistem merit, menjadi salah satu strategi penting untuk terus meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang profesional, objektif, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan daerah setelah ditetapkan sebagai Kota Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib dan profesional karena aset pemerintah merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga keberadaannya untuk kepentingan masyarakat.
