KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Simulator SIM ke TNI AD
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset berupa tanah seluas 53 hektar ke TNI AD. KPK memperoleh aset?itu dari terpidana kasus simulator?SIM Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset berupa tanah seluas 53 hektar ke TNI AD. KPK memperoleh aset?itu dari terpidana kasus simulator?SIM Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Mudahnya Djoko Tjandra untuk mendapat akses layanan publik maupun keluar masuk Indonesia, hampir tak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.
?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar tak ada konflik kepentingan dalam penunjukan pucuk pimpinao?Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk komisaris.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dikelola secara profesional. Salah satu indikator pengelolaan yang profesional itu, kata…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan turun tangan bila?menemukan indikasi suap atau gratifikasi kepada aparat pemerintahan yang membantu buronan kakaq?Joko Tjandra?masuk ke Indonesia.
Tiga anggota Polri lolos seleksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk posisi Direktur Penyidikan (Dirdik).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap Bupati Lampung Utara nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara.
?Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?lebih baik memperbaiki koordinasi antar lembaga hukum, ketimbang membentuk tim pemburu koruptor. Dia mengatakan sudah menjadi tugas menteri koordinator untuk membangun koordinasi yang baik antar lembaga di bawah naungannya.
Rencana inj?sempat menuai kritikan dari sejumlah pihak, termasuk dari Wakil Ketua KPK kolega Alex, yaitu Nawawi Pomolango
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyepakati? bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga di Gedung Kemendes PDTT, Selasa,14 Juli 2020.
Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda di Kota Banjar
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan sedang mempelajari Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program?Kartu?Prakerja.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan meminta Dewan Pengawas KPK untuk transparan dalam menangani setiap laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawi KPK. Dia berkata kepercayaan masyarakat terhadap Dewas KPK akan menurun jika hal itu terjadi.
Selama 4?tahun terakhir benih lobster dilarang ditangkap untuk budidaya dan ekspor. Di akhir bulan yang sama, kementerian menetapkan 9 perusahaan sebagai eksportir benih lobster
KPK juga menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung tertutup antara Komisi Hukum DPR dan KPK yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 7 Juli 2020, mendapat kritikan Bambang Widjojanto.
Sidak ke rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu agenda Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di markas KPK.
Rapat yang berlangsung tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik
Komisi III DPR meminta KPK mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi corona atau Covid-19.