KPK Geledah Apartemen Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan operasi penggeledahan terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan operasi penggeledahan terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah caleg PDIP Harun Masiku bepergian ke luar negeri.
Syarat menjadi PPK harus warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, domisili setempat, dan tentunya bebas narkoba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bantah kecolongan atas kaburnya caleg PDIP Harun Masiku ke Singapura.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat politikus PDI Perjuangan Harun Masiku pergi ke luar negeri pada 6 Januari.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisoner KPU Wahyu Setiawan dengan Politisi PDIP Harun Masiku merusak demokrasi.
Dalam kasus suap itu, Harun dan Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengklaim anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada 11 kabupaten di Bumi Cenderawasih hampir mencapai Rp1 triliun.
Satu dari delapan orang yang diamankan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan dipastikan politisi.
Dalam mengantisipasi pemilih ganda atau warga yang belum terdaftar sebagai pemilih jelang pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2020 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Pasca pemilu 2019, KPU sudah meminta masyarakat untuk melapor baik sudah maupun belum terdaftar menjadi pemilih
Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan ke Polres setempat untuk melakukan sejumlah hal sekaligus bersilaturahmi, Jumat, 3 Januari 2019.
Jangan sampai KPU dan Bawaslu condong kepada salah satu calon, sehingga bisa berdampak negatif terhadap berlangsungnya Pilkada
Aturan ini sesuai Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan paling lambat 6 bulan sebelum penetapan calon Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Timur (Kotim), resmi melakukan launching pemilihan bupati dan wakil bupati daerah ini, Kamis, 5 Desember 2019.
Launching ini ditandai dengan penabuhan katambung oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim, Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy, tokoh masyarakat dan lainnya
Maka KPU diharapkan tidak masuk dalam arena konflik ataumenjadi penyebab konflik itu sendiri
Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah sebesar Rp9,8 triliun.
Ada 209 pemerintah daerah yang akan menggelar pilkada 2020. Sayangnya, masih ada 61 daerah belum menyepakati anggaran pilkada 2020 dengan KPU.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mulai menyosialisasikan tahapan program dan jadwal Pilkada Kotim 2020 dan tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan.