Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sedang mendalami aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), seperti tempat usaha, yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Isno Pandowo, menegaskan pentingnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dalam birokrasi pemerintahan.
Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Rifqi mengatakan, calon legislatif (caleg) terpilih wajic?menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lama 21 hari sebelum pelantikan menjadi anggota DPRD Kotim periode 2024-2029.?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 6 Tahun 2024.
Pj Sekda Seruyan?Bahrun Abbas?mengingatkan? pejabat di lingkungan setempat agar ?menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tepat waktu.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan umum (pemilu).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berencana memberikan pembinaan disiplin terhadap pegawainya yang lambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng)?Nuryakin mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
LHKPN merupakan daftar keseluruhan kekayaan para penyelenggara negara yang tertuang dalam formulir pencatatan. Penetapannya dilakukan langsung oleh KPK.
Ia mengungkapkan pengisian laporan sesuai ketentuan LHKPN 2022 yang harus disampaikan kepada KPK mulai dari?2 Januari sampai 21 Maret 2023 secara online.
Ipi menerangkan LHKPN yang tidak wajar tersebut bisa menjadi alasan Direktorat LHKPN KPK memanggil pejabat terkait untuk memberikan klarifikasi.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satrio, untuk segera diselidiki.
Kepala perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Utara melaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 yang disaksikan oleh bupati kabupaten tersebut Nadalsyah di gedung Balai Antang Muara Teweh.
Menurutnya hal itu membuktikan masih banyak instansi BUMD yang belum melakukan pengelolaan pelaporan LHKPN.
Laporan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta sebagai instrumen dalam upaya pencegahan korupsi.
Pemberian plakat penghargaan oleh KPK RI tersebut dirangkai dengan Rapat Implementasi LHKPN Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2022 se-Kalteng.
Alex mengatakan penghargaan itu diberikan karena mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab moril untuk mencegah perilaku koruptif, tidak hanya karena taat aturan dalam kewajibannya menyampaikan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 18,46 persen badan usaha milik daerah (BUMD) yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran menyampaikan, tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi tahun 2020 mencapai 100 persen.
