Tag
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan potret kejujuran dari seorang penyelenggara negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kamis (3/9) telah menerima 627 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
Pada kesempatan ini Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta melalui video conference memberikan contoh sanksi yang bisa diterapkan bagi pejabat atau staf yang tidak taat melaporkan LHKPN
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan bahwa penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Sukamara saat ini sudah mencapai 91 persen.?
Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan anggota DPR menjadi pejabat dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau?LHKPN?paling rendah pada 2020. Dari total 575 anggota DPR, baru 406 orang yang telah menyetorkan laporan hartanya kepada lembaga antirasuah. Sedangkan, 169 sisanya belum menyerahkan.
Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengungkapkan progres Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tahun 2019 masih belum mencapai 100 persen. Adapun batasnya adalah 31 Maret 2020.
Sigit saat ini menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri
Bagian Organisasi Setda Seruyan menyediakan pojok Lapor LHKPN. Tujuannya, untuk memudahkan pelaporan harta kekayaan pejabat Pemkab Seruyan.
Hingga saat ini, sudah 203 pejabat di Kabupaten Seruyan telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Dalam sosialisasi ini menghadirkan nara sumber dari KPK RI Dias Adiasma dan Ifan Imom Syahpura
BORNOENEWS, Pulang Pisau - Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya segera menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).…
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Partisipasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seperti diminta Komisi…
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Bupati Pulang Pisau (Pulpis) H Edy Prabowo kembali mengingatkan para pejabat agar membuat laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN). Sampai 4 Maret 2016,…
BUPATI Pulang Pisau, Edy Pratowo mengimbau semua pejabat SKPD segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Imbauan ini disampaikan saat apel gabungadi halaman kantor…
