Tag
Pemko Palangka Raya berkomitmen penuh untuk segera memproses rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI sebagai dasar evaluasi dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan pentingnya penyelesaian kerugian daerah yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya Semester II Tahun 2024.
Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menyebut setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah yakni DPRD bersifat terbuka untuk umum.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat terakhir membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah tahun anggaran 2021, Jumat, 25 Februari 2022.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng kepada Kabupaten Kapuas, di kantor BPK RI Perwakilan Kalteng di Kota Palangka Raya, Selasa, 28 Desember 2021.
Catatan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat perhatian serius Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.
Pansus DPRD Kota Palangka Raya kembali melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal menindak lanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Rabu 14 Juli 2021.
DPRD Palangka Raya menggelar paripurna ke-4 masa sidang II secara virtual, Senin 15 Februari 2021. Paripurna ini untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penanganan Covid-19.
Pansus itu diketuai Riduanto dari Fraksi PDIP dan Subandi sebagai Wakil Ketua dari fraksi Golkar. Penetapan tersebut berdasarkan SK DPRD nomor 188.4.43/1/DPRD/2021
Penetapan Ketua Pansus dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPRD nomor 188.4.43/1/DPRD/2021. Adapun Wakil Ketua Pansus yakni Subandi dari Fraksi Golkar
Anggota Pansus berasal dari keterwakilan fraksi pendukung DPRD, dan akan dituangkan hasilnya dalam keputusan DPRD
Ada waktu 60 hari bagi pemerintah kota?menindak lanjuti hasil laporan BPK sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
