Staf Kepresidenan Bidang Masyarakat Hukum Adat Temui Wakil Ketua II DPRD Murung Raya
Tujuan pertemuan ini agar pemerintah daerah bersama DPRD?bisa menyelesaikan Raperda pengakuan masyarakat hukum adat diwilayah Kabupaten Murung Raya
Tag
#Masyarakat Hukum Adat
Pemkab Sukamara Bertekad Terus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah Kabupaten Sukamara bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di daerah ini.
Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melindungi Wilayah Adat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukamara, Rendy Lesmana mengatakan, tujuan dari sosialisasi pengakuan mayarakat hukum adat dalam rangka upaya perlindungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk memperkuat melindungi wilayah adat.
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Harus Dipercepat
Pengakuan mayarakat hukum adat dalam rangka upaya perlindungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan perlu dipercepat, mengingat kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Sukamara saat ini berada dalam kodisi kritis.
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Masih Ada di Beberapa Desa Kabupaten Sukamara
Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sukamara hanya ada di beberapa desa yang saat ini tersebar di Kecamatan Permata Kecubung, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Sukamara.
Wakil Bupati Sukamara: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Wajib Diakui
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi mengatakan, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat wajib diakui, mengingat hal tersebut tertuang dalam Udang-Undang Dasar 1945.
DLH Sukamara Gelar Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sukamara manggelar sosialisasi pengakuan masyarakat hukum adat dalam rangka upaya perlindungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
Negara Akhirnya Mengakui Keberadaan Wilayah Hukum Masyarakat Adat di Indonesia
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Keberadaan wilayah hukum masyarakat adat di Indonesia, akhirnya mendapat pengakuan resmi dari negara. Penghujung 2016 lalu, hutan adat, seluas total 13.122,3 hektare,…
Masyarakat Hukum Adat di Kotawaringin Barat Butuh Pengakuan
Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan daerah bekas kerajaan. Seharusnya sejak awal sudah menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dengan berbagai kultur kehidupan masyarakat hukum adat di…