Tag
Pemkab Lamandau berkomitmen untuk mendorong agar proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dipercepat. Hal itu sampaikan Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra secara tertulis melalui Wakil Bupati Abdul Hamid, dalam Forum Diskusi Terfokus (FGD) bertema Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan Rapat Teknis Pembinaan dan Pendampingan Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Seruyan Tahun 2024.
Panitia khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kapuas mengimbau para damang kepala adat di daerah setempat segera merencanakan pembentukan kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah mendapat legalitas dari pemerintah daerah (pemda) setempat agar mengusulkan jadi desa wisata sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat.
Untuk sementara sosialisasi Pergub Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 ini akan dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tewah, Manuhing dan Kecamatan Miri Manasa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tata cara pengakuan masyarakat hukum adat (MAH).?
Herson menegaskan, negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
Herson mengatakan masyarakat Adat memiliki ikatan pada asal-usul, geneologis (keturunan), leluhur.
Guna mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara laksanakan sosialisasi di Kantor Kecamatan Gunung Purei.
Usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau MHA di Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas diharapkan bisa segera direalisasikan pemerintah.
Pemko Palangka Raya melaksanakan sosialisasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup, Jumat, 29 Oktober 2021.
Pemkab Pulang Pisau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerjasama dengan Borneo Nature Foundation (BNF) menggelar kegiatan sosialisasi tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
Kabupaten Sukamara menerbitkan SK Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat atau MHA dengan luasan lahan mencapai 49 hektare. Lahan tersebut mencakup 4 wilayah di Bumi Gawi Barinjam.
Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri mengatakan dengan telah diluncurkannya buku pedoman tata cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (PKMHA) sebagai salah satu bukti Pemprov mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Kalteng.
Permohonan penetapan hutan adat yang diusulkan harus terlebih dulu mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah
Secara rinci aturan tersebut terdapat pada bagian Bab IX, Pasal 63, ayat (2) huruf n
Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini bisa?menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam pebuatan pengakuan MHA
Hanya Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA) Barito Selatan, yang memiliki dan mendapat pengakuan wilayah masyarakat hukum adat.
Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto menyebutkan pengertian masyarakat hukum adat berdasarkan aturan perundang-undangan tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto membuka rapat koordinasi tata cara pengakuan pemerintah daerah terhadap wilayah masyarakat hukum adat dii aula Setda, Kamis, 5 November 2020.
