Tag
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan upaya Indonesia dalam aksi perubahan iklim sejalan dengan ASEAN, yang terlihat dari segi taksonomi hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan aliran modal asing masuk (inflow) tercatat sebesar Rp43,9 triliun di pasar obligasi Indonesia sejak 1 Januari-20 Februari 2023, sebagai dampak dari membaiknya indikator pasar keuangan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari yang mencapai Rp90,8 triliun atau setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB) sangat tinggi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pelabuhan dan kompleks industri kini menjadi etalase Indonesia dalam menunjukkan bagaimana RI melakukan bisnis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi pembiayaan utang turun 24,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on year/yoy) per 14 Desember 2022 menjadi Rp540,3 triliun dari Rp713,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani optimistis sumbangan sukarela dari negara-negara untuk Dana Pandemi (Pandemic Fund) terus bertambah ke depannya seiring dengan kebutuhan peningkatan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman pandemi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menekankan Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi kesenjangan gender, salah satunya dengan memberikan kredit ultra mikro bagi pelaku usaha perempuan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan kesetaraan gender akan menambahkan nilai perekonomian global sebesar 28 triliun dolar AS atau sebesar 26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp102,5 triliun sejak Januari hingga November 2021 atau tumbuh 15,7 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu yaitu Rp88,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan total investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur digital mencapai Rp75 triliun pada tahun 2019-2022.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan investor yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) ritel melalui financial technology (fintech) tumbuh lebih dari 50 persen hanya dalam waktu satu tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi meski tidak merata, salah satunya karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pertemuan bersama masa Presidensi G20 di Italia, Jumat (29/10/2021), menyampaikan Indonesia sebagai Presidensi G20 siap memfasilitasi upaya global untuk pulih bersama dan lebih kuat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemulihan yang inklusif dan berdaya tahan akan mendorong aktivitas ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja ekonomi pada 2022 yang ditargetkan sebesar 5,2 persen utamanya akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis pembangunan infrastruktur akan memulihkan ekonomi dari COVID-19 secara lebih kuat.
Sri Mulyani menjelaskan obligor itu adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI sedangkan debitur merupakan orang atau perusahaan yang meminjam di bank yang mendapat dana BLBI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut indikator menjadi negara maju yang ditarget dicapai oleh Indonesia pada 2045, tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi yang mesti di atas lima persen setiap tahun.
