Menkum: Perkembangan Teknologi Harus Seiring Pelindungan Karya Pers
Menurutnya, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan.
Tag
Menurutnya, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan.
Supratman mengatakan perkembangan teknologi AI harus tetap diikuti dengan penegasan mengenai batas kontribusi manusia dalam suatu karya yang hendak mendapatkan perlindungan hak cipta.
"Ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di Kementerian Hukum,"
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan mekanisme pemungutan suara elektronik ( e-voting ) dalam pemilihan kepala kantor wilayah menjadi bagian dari uji coba pengembangan…
Valuasi tersebut, kata dia, hanya berasal dari 500 perusahaan terbesar teknologi di dunia, termasuk Indonesia.
"Beberapa poin mendasar yang menjadi landasan pengesahan kedua perjanjian ini, di antaranya terkait prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri,"
Respons Menkum tersebut menanggapi permohonan dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana, yang disampaikan dalam program Pasti Ada Solusi Kemenkum di Jakarta, Jumat (26/6).
"Ada yang rupanya memiliki kasus pidana, pajak sebagai kewarganegaraan ada yang tertunda, ada yang terlibat kasus berupa terorisme, dan lain sebagainya,"
"Kementerian Komunikasi dan Digital akan melakukan penegakan hukum termasuk di dalamnya memblokir semua platform yang tidak ikut di PP Tunas,"
"Itu masih sebatas kajian, sementara kami masih menyusun NA (naskah akademik)-nya, dan sekaligus nanti kami akan minta masukan (dari berbagai kelompok masyarakat, red.),"
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat memantau kinerja Kementerian Hukum melalui sistem digital yang ditampilkan lewat layar kecil.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memandang masyarakat dapat memahami perbedaan penghinaan dan kritik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) bukan untuk kasus tindak pidana korupsi hingga tindak pidana kekerasan seksual.…
"Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual berbasis komunitas,"
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tata kelola royalti yang baru tidak merugikan industri musik karena pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tata kelola royalti yang baru tidak merugikan industri musik karena pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait.
"Ini sudah dibahas dengan Deputi Menko Perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan akan disiapkan minimal Rp10 triliun,"
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kebijakan penyederhanaan regulasi memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama terkait dengan penyederhanaan regulasi…
"Semua jenis tindak pidana itu kalau presiden mau menggunakan hak istimewanya boleh,"
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa berdasarkan data Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), permohonan merek dan paten di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara industri lainnya.