Pemkab Pulang Pisau Gelar Musrenbang RKPD Secara Online
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 secara online, Senin, 20 April 2020.
Tag
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 secara online, Senin, 20 April 2020.
Pemkab Pulang Pisau bakal melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang kabupaten tahun 2020. Musrenbang kali ini untuk pertama kalinya akan berbeda dengan Musrenbang sebelumnya.?
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas memberikan apresiasi kepada jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan lancar dengan tetap menerapkan standar prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 pada kali ini.
Pemkab Barito Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)?untuk menyusun rencana kerja daerah tahun 2021 di tengah pandemik Covid-19. Agar agenda pembangunan tetap bisa berjalan, Musrenbang digelar melalui Video Converence (vicon) secara online atau Melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, Senin 13 April 2020.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Seruyan,??dari hasil Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan?jumlah usulan prioritas kecamatan??tahun 2021??mencapai 1.099 usulan.
Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu dikatakan anggota DPRD Pulang Pisau, H Arif Rahman Hakim.?
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Pardamean Gultom meminta agar hasil reses DPRD Kotim disinkronisasi dengan kegiatan Musrenbang dan rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) Kotim.?
Ketua DPRD Pulang Pisau?H Ahmad Rifai tidak sependapat jika kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dikatakan hanya kegiatan seremonial semata.
Camat Karusen Janang Fernando?mengungkapkan, dalam Musrenbang ini total usulan yang disampaikan ada 99 usulan
Usulan yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Dusun Timur sesuai dengan misi pertama Bupati Barito Timur 2018-2023 yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja.
Bupati Seruyan, Yulhadir dengan resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, Kamis, 27 Februari 2020.
Jajaran Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, dari Daerah Pemilihan (Dapil) III bersama dengan anggota dewan lintas Dapil, kembali menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Rabu, 26 Februari 2020.
Masalah infrastruktur jalan masih menjadi usulan prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang di Kecamatan Benua Lima, Rabu, 26 Februari 2020.
Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di Kecamatan Sebangau Kuala, Rabu, 26 Februari 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan camat supaya tanggap.?
Usulan yang diajukan pada musrenbang kecamatan?2021 disusun dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat yaitu tercapainya target indikator makro pada RPJMD 2018-2023
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin?ingin mencapai indikator makro dalam RPJMD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang.
Politisi dari Partai Golkar ini berharap usulan-usulan Musrenbang tersebut masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Musrenbang kabupaten, sehingga bisa terakomodasi
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan prioritas pembangunan saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Jekan Raya, Selasa 25 Februari 2020.
Sebanyak 262 usulan pembangunan disampaikan Camat Banama Tingang, Sem Hirawan Bodoi pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang digelar di Kecamatan Banama Tingang, Selasa, 25 Februari 2020.
Kegiatan ini untuk menampung aspirasi masyarakat melalui pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan