Tag
Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau, Rabu, dalam rangka kunjungan kerja, setelah lepas-landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.
Presiden Joko Widodo pada Rabu, bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan kunjungan kerja antara lain bertemu ratusan nelayan di daerah itu.
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi, dalam rangka kunjungan kerja.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai masalah di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak akan berpengaruh terhadap investasi China di Indonesia.
China juga sebenarnya mengetahui jika Pulau Natuna secara de jure atau facto adalah masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya meminta pemerintah Indonesia tidak terpancing dengan langkah-langkah provokasi China sehubungan dengan polemik di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah dinilai tidak satu suara menanggapi polemik keberadaan kapal China di Natuna. Perbedaan pernyataan ini kemudian dikritik oleh Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.
Nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau kini mengaku tak khawatir lagi untuk turun melaut, karena pasukan TNI sudah siaga 24 jam mengawal laut Natuna dari aktivitas kapal nelayan asing yang menjarah ikan di perairan tersebut.
Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, Kepri, membenarkan anggotanya takut untuk melaut pascamasuknya kapal nelayan asing (KIA) di laut Natuna beberapa hari belakangan ini.
Pelanggaran Zona Economy Exclusive (ZEE) Indonesia oleh armada Coast Guard Republik Rakyat China (RRC) dan kapal pencari ikan China, tidak boleh dianggap enteng. Dalam hal ini, pemerintah perlu serius memperjuangkan Laut Natuna Utara.
