Tag
TEMPO.CO , Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membantah menghalangi penjualan aset Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 untuk melunasi uang nasabahnya. OJK beralasan penyelesaian…
Dalam rangka mengawal implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta BRI terkait program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM berupa tambahan modal usaha kepada pelaku usaha Mikro.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa OJK berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan PEN serta mengawal implementasinya.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari…
Pihak?Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berharap pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih cepat seiring mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi.?
TEMPO.Co, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui masuknya KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di Bank Bukopin yang merupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas V dengan…
Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas dan meneliti perihal kegiatan usaha perusahaan setelah dipersoalkan beberapa klien
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau HIMBARA yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI.
Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapid test kepada seluruh Pegawai pada Jumat, 3 Juli 2020 lalu. Hasilnya, semua pegawai yang mengikuti rapid test dinyatakan non reaktif.
Untuk mendukung penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga, Subsidi Margin Untuk Kredit, Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan koordinasi melalui pertemuan media video conference.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L. Tobing menegaskan bahwa likuiditas perbankan di Indonesia saat ini kondisinya masih stabil.
Yang pasti?metode untuk mengukur kesehatan bank yang dilakukan diibaratkan sebagai 'rumah tumbuh' dalam mengawasi kinerja perbankan
Khusus untuk industri jasa keuangan, pengaruhnya tentu berkaitan dengan keluar masuknya uang dan perlambatan pertumbuhan pinjaman atau kredit
OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo mengatakan bahwa permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang memadai.
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo membeberkan bahwa posisi Mei 2020, kredit perbankan tumbuh sebesar 3,04% yoy, sementara piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan terkontraksi sebesar 5,1% yoy.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong mulai bergeraknya kembali sektor riil dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso memprediksi pertumbuhan kredit pada tahun 2021 akan mencapai 7 persen-9 persen. Artinya, penyaluran kredit akan naik Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pandemi Covid-19, melanda seluruh dunia terbukti membawa dampak besar terhadap dunia usaha seiring kebijakan lockdown yang diambil sejumlah negara. Dalam hal ini, perbankan dan pelaku usaha perlu kompak dan sinergi.
Sesuai PMK 65/PMK.05/2020 mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi bunga, dan persyaratan debitur diatur dalam PMK. Hal ini diungkapkan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Anto Prabowo.
