Tag
Kepala OJK Kalteng, Otto Fitriadi mengatakan, dari hasil diskusi tersebut, pihaknya mengidentifikasi permasalahan para UMKM. Yakni berupa permodalan, infrastruktur atau penunjang, dan pemasaran
Penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per 23 Februari 2021 berjumlah 148 perusahaan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Komite Privatisasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk pembentukan holding ultra mikro.
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Katingan Akhmad Rubama mengikuti rapat koordinasi tim percepatan aksed keuangan daerah, Senin, 22 Februari 2021.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa kondisi perkembangan Sektor Jasa Keuangan yang positif di Kalteng, menjadi cerminan bahwa meskipun masa pandemi ini secara tidak langsung membatasi gerak masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah masih terjaga dan mengalami pertumbuhan di tahun 2020. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini.
Pemulihan sektor UMKM sejalan dengan upaya pemerintah yang sudah memberikan kebijakan stimulus dengan memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM
Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rangkaian kegiatan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyaksikan Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisioner dan Pimpinan Satuan Kerja setingkat Deputi Komisioner oleh seluruh Pegawai Organik dan THOS Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis jumlah penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 28 Desember 2020. Jumlahnya ada sebanyak 149 penyelenggara.
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021 kemarin menyatakan optimisme perekonomian Indonesia akan membaik pada 2021 sejalan dengan sejumlah indikator yang sudah terlihat pada akhir tahun 2020. Optimisme itu juga didukung dengan sudah masuknya vaksin Covid -19 yang akan mulai diberikan kepada masyarakat pada pertengahan Januari ini.
Untuk membangun dan mengawasi perkembangan Security Crowdfunding atau SCF, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah menetapkan Aludi sebagai asosiasi layanan urun dana.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimboh Santoso secara resmi meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Security Crowdfunding atau SCF yang diresmikan berbarengan dengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021.
Selain itu ada pula program K/PMR UMKM Berkah yakni pemberian bunga 2,98 persen flat atau 5,5 persen efektif, skema kelompok tanggung renteng 7 orang, dan ini perlu mendapat dukungan dari Pemda berupa subsidi bunga
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo mengatakan bahwa OJK menerbitkan POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid dengan berbagai ketentuan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan bahwa OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan bahwa Industri Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung dalam kondisi yang baik dan terjaga.
Sektor pembiayaan terdapat 32 perusahaan dengan 60 kantor cabang, 1 modal ventura, 1 dana pensiun, 1 perusahaan penjaminan, 4 lembaga jasa keuangan khusus dan 1 lembaga keuangan mikro berizin penuh
Sementara itu di kawasan food estate nantinya OJK juga akan bekerjasama dengan jamsostek bank mandiri dimana nanti akan rencananya ada agen bank disetiap dusun
Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati perlunya meningkatkan peran dan kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap perekonomian daerah dan nasional sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas.
