Tag
Draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Lax Cipta Lapangan Kerja hanya tinggal menunggu tanda tangan kementerian terkait. Pemerintah optimistis draf ini dapat diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan.
Setelai DPR menetapkan rancangan undang-undang penyederhanaan hukum atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, pemerintah kembali membahas RUU sapu jagat tersebut sebelum disetujui untuk dibahas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
DPR RI akan menggelar rapat paripurna pada Rabu siang dengan agenda pengesahan 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 yang di dalamnya ada RUU Omnibus Law.
Secara garis besar, Omnibus Law merupakan payung hukum yang memiliki fungsi untuk menstandarisasi poduk hukum bermasalah di beberapa kebijakan sektoral seperti pembangunan ekonomi dan investasi
Omnibus law lebih dikenal dengan istilah omnibus bill dalam pembuatan regulasi, dengan membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung.
Omnibus Law secara khusus akan membenahi setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi investasi, pajak, pembangunan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar draf atau rancangan Omnibus Law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo meminta agar regulasi turunan terkait Omnibus Law cipta lapangan kerja disusun secara paralel dengan draf RUU Omnibus sehingga bisa mempercepat pelaksanaan di lapangan setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui DPR.
Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ingin Omnibus Law untuk menciptakan lapangan kerja dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah memberi penjelasan rinci terkait undang-undang Omnibus Law.
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik Omnibut Law yang akan menyederhanakan banyak undang-undang. Ia yakin, Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah ini tidak akan berjalan dengan benar, jika tidak dibenahi dari awal.
RUU ini terdiri dari 28 Pasal yang mengamandemen 7 undang-undang yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah
Akhir-akhir ini, kata Omnibus Law banyak dikemukakan jajaran pemerintah. Istilah ini, muncul untuk memangkas regulasi agar membangkitkan gairah investasi.
