Sekda Palangka Raya Tahanan Kota, Kajari Sebut Belum Ada Kerugian Negara
Rojikinnor tidak ditahan oleh Kejari karena dinilai koorperatif. Selain itu, statusnya masih sebagai pejabat negara.
Tag
#Operasi Tangkap Tangan
Giliran Kejati Kalteng Limpahkan Rojikinnor ke Kejari
Penyerahan berkas dan tersangka Rojikinnor ke Kejari karena nilai kerugian di bawah dari Rp 5 miliar.
Berkas Rojikinnor Dilimpahkan ke Kejaksaan
Pelimpahan berkas Sekda Kota Palangka Raya ini juga didampingi istri tersangka sampai kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Ini Kelanjutan Sidang Praperadilan Sekda Palangka Raya Rojikinnor
Ahli menilai penetapan tersangka Sekda Palangka Raya Rojikinnor sebagai tersangka oleh polisi merupakan tindakan penzaliman atau extra power.
Sidang Praperadilan, Penasehat Hukum: Penetapan Sekda Palangka Raya Rojikinnor Sebagai Tersangka Kurang Bukti
Kuasa Hukum Rojikinnor Syaiful Bahri menyebut, penetapan tersangka terhadap kliennya, Sekda Kota Palangka Raya Rojikinnor masih kurang bukti, yakni masih belum cukup minimal 2 alat bukti dan tidak adanya penyelidikan.
Wali Kota Sebut Palangka Raya Belum Perlu Plt Sekda
Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Sati beranggapan bahwa saat ini tindakan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Rojikinnor dengan pengganti sementara atau pelaksana tugas (Plt) belum diperlukan.
Pemkot Harus Berikan Bukti terkait Kasus Sekda Palangka Raya
Sebaiknya Pemkot memberikan data sejelas-jelasnya kepada pihak penyidik agar masalah ini segera selesai dan tidak ada praduga yang tidak diinginkan.
Kasus OTT di Dinas Satpol PP dan Damkar Kapuas Dilimpahkan ke Inspektorat
Kedua ASN yang terjaring OTT yakni ES, 42, sebagai bendahara dan TP, 40, sebagai Kanit Provos.
Ruang Bendahara Dinas Satpol PP Kapuas Dipasangi Garis Polisi dan Dijaga Ketat
Selain dipasangi garis polisi, pintu masuk ruangan bendahara Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas juga dijaga sejumlah aparat kepolisian BKO Polda Kalteng.
Polisi Tangkap Tangan Dua ASN di Kantor Dinas Satpol PP Dan Damkar Kapuas
Operasi tangkap tangan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kapuas AKP Iqbal Sengaji itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan gaji honorer Satpol PP Kapuas.
Ini Rekomendasi Tim Saber Pungli Untuk Bendahara Dinkes Barito Timur yang Terkena OTT
UPP Tim Saber Pungli Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan rapat koordinasi merekomendasikan kepada pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi kepada Bendahara dan pegawai PPTK Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) agar diberi sanksi.
Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli Berlangsung Tegang
Salah satu anggota dari Inspektorat Bartim dengan nada keras mengatakan agar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan jangan mengatasnamakan Tim Saber Pungli.
Pertemuan Tim Saber Pungli Bartim Tertutup
Rapat koordinasi tersebut membahas masalah Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Bendahara dan pegawai PPTK Dinas Kesehatan Kabupaten Bartim yakni dugaan pungli pemotongan 2,5% dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Wakapolres Kunjungi Kejaksaan Bartim Koordinasi OTT Dinkes
Arief belum dapat berkomentar lebih banyak karena masih belum bertemu dengan Wakapolres yang juga sebagai Ketua UPP Saber Pungli Bartim, serta anggota Saber pungli lainnya.
Bendahara Dinkes Terjaring OTT Saat Serahkan Uang ke Pukesmas Tamiang Layang
Bendahara Dinas Kesehatan Barito Timur (Bartim) berinisial Y terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli saat yang bersangkutan menyerahkan uang Rp162 juta kepada kepala UPTD Puskesmas Tamiang Layang.
Plt Bupati Tindaklanjuti OTT di Dinas Kesehatan Barito Timur
Plt Bupati Suriansyah telah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur untuk segera menyelesaikan masalah ini
Anggaran BOK Diduga Dipotong 2,5 Persen Oleh Oknum Dinkes Barito Timur
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, Simon masih belum mau berkomentar atas kasus OTT ini
Soal OTT Pungli, DPRD Sebut tak Bahas Anggaran Honorer Satpol PP
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Heri A Junas menyatakan, saat membahas APBD 2018 pihaknya tidak pernah membahas anggaran penerimaan honorer di Dinas Satpol PP dan Damkar.
Terkait OTT, Kepala Satpol PP Gunung Mas Pastikan tak Ada Penerimaan Tenaga Honor
Keterangan pihak kepolisian OTT yang dilakukan polisi berkaitan dengan kepengurusan honorer di Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Gunung Mas.
ASN Gunung Mas Terjaring OTT
Modus pelaku meminta uang sebagai biaya pengurusan penerimaan tenaga honorer di Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Gunung Mas tanpa mengikuti tes