Tag
Ia menegaskan tujuan dari pendirian sebuah ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum. Termasuk membantu dengan tanpa syarat menjaga ketertiban umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di lingkup Bumi Handep Hapakat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mengimbau kepada seluruh organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Kabupaten Kobar, belum terdaftar agar melapor dan membuat surat keterangan terdaftar (SKT), agar terdata resmi di Kesbangpol.
Imbauan itu disampaikan agar masalah peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi pada masa mudik Idul Fitri 2021 bulan Mei lalu tidak terulang
Saat ini Kobar dan Indonesia pada umumnya, sedang melawan bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19. Semua sektor terdampak akibat pandemi, sehingga dalam penanganannya harus bersinergi seluruh elemen masyarakat
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kobar, Edi Faganti menyampaikan pihaknya sedang mengidentifikasi jumlah Ormas dan LSM guna ketertiban legalitasnya. Sehingga mereka dapat pembinaan dari pemerintah daerah
Ketua Muhammadiyah Disaster, Budi Setiawan berharap pernyataan sikap ini setidaknya dapat mendorong rekan-rekan dari ormas, lembaga kemanusiaan, dan tokoh penggerak aksi kemanusiaan lintas agama turut menyuarakan penghentian konflik karena telah menyebabkan jatuhnya banyak korban dari warga sipil di Palestina
Organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?diharapkan memberikan pemahaman terhadap warga terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan vaksinasi Covid-19.?
Politisi Partai Golkar ini menilai pengedar dan bandar narkoba tergiur berbisnis barang haram tersebut tanpa memikirkan dampak dan bahayanya bagi masyarakat luas
Badang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk mematuhi asas Pancasila dan kebhinekaan.
Walau??untuk ormas yang dibalacklist dan dibubarkan oleh pemerintah sudah tidak ada di Kalteng, pengawasan masih terus dilakukan
Dasar hukum SKB ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Selain itu setiap ormas radikal, intoleran harus dibubarkan, terutama FPI. Kemudian setiap konten yang propokatif harus segera di proses secara hukum
Para pihak dan masyarakat di bumi Tambun Bungai diminta untuk menciptakan kedamaian. Penegasan ini disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kalimantan Tengah yang berpartisipasi dalam pawai kebangsaan dan deklarasi damai sepakat menindak tegas oknum pembuat gaduh di provinsi berjuluk 'Bumi Pancasila-Bumi Tambun Bungai'.
Cara ini juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19 atau Virus Corona di wilayah Kabupaten Katingan
Pembagian masker dilakukan secara simbolis di halaman mapolres dan dibagikan kepada anggota TNI dan Bhayangkari Polres Bartim
Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19, berbagai pihak turut berpartisipasi melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).?
Masih banyak yang Ormas dan LMS yang masih beraktivitas tanpa adanya laporan ke?Kesbangpol Kabupaten Murung Raya
Bagi Ormas maupun LSM yang belum memiliki SKT untuk segera mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk badan hukum dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM
Keluarga Yansen Binti dan perwakilan sejumlah ormas di Kalimantan Tengah mulai berdatangan di Lapas Palangka Raya, Rabu, 4 Desember 2019.
