DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakat Bentuk Pansus Bahas 2 Raperda Ini
Setelah menggelar rapat gabungan beberapa hari lalu antara DPRD dan Pemprov Kalteng, pihaknya sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 2 Raperda.
Tag
Setelah menggelar rapat gabungan beberapa hari lalu antara DPRD dan Pemprov Kalteng, pihaknya sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 2 Raperda.
Penyaluran bantuan jangan sampai menjadi ajang oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan
Tokoh Masyarakat Barito Timur Hengky A Garu meminta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah itu untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal tersebut diungkapkan setelah adanya aksi damai oleh perwakilan masyarakat yang meminta untuk memakzulkan Bupati Bartim Ampera AY Mebas beberapa waktu lalu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menyambut baik?pembentukan panitia khusus atau pansus?yang dibentuk oleh DPRD wilayah setempat.
DPRD Palangka Raya kembali menggelar rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu.
Panitia khusus juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan rasionalisasi anggaran, penyesuaian refocusing dan relokasi anggaran tersebut dilakukan secara effective, efisien dan profesional
DPRD Kabupaten Sukamara menggelar rapat paripurna penetapan keputusan tentang keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam pengawasan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19.
Selama masa evaluasi ini, Pansus juga terbuka untuk menerima laporan atau masukan dari seluruh lapisan masyarakat terkait tugas Pansus LKPj
Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor memyambut baik DPRD Kabupaten Kapuas membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan penggunaan anggaran penanganan corona virus disease atau Covid-19.
Pansus yang dibentuk diharapkan bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan maksinal
Dewan tidak mencari kesalahan, tapi hanya untuk memastikan pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan
Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait penanganan Covid-19 DPRD Kotim nampaknya besar kemungkinan terbentuk.
Wacana Pansus memang sempat disampaikan saat rapat, namun atas masukan sejumlah anggota dewan disepakati untuk lebih memprioritaskan reses
Pansus akan membuat catatan?dan rekomendasi DPRD yang berupa saran perbaikan sebagai upaya kearah yang lebih baik
DPRD Kabupaten Barito Timur menetapkan Panitia Khusus atau Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir tahun? Anggaran 2019.
Ketua DPRD Kotim, Rinie A Gagah mengakui sudah mendengar wacana politik sebagian fraksi, namun ib?menyerahkan rencana ini kepada fraksi untuk menyikapinya
Parimus menyarankan agar DPRD sebaiknya mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sudah melekat kepada anggota DPRD
Pengawasan tersebut merupakan tupoksi DPRD Barito Timur terhadap dana Rp 61 miliar untuk penanganan Covid-19 dari hasil rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020
Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengawasi bantuan sosial dari pemerintah berkaitan covid-19.
Pembentukan pansus ini agar DPRD bisa mengawal Pemkab Kotim untuk penanganan wabah ini, sehingga tidak ada muatan? sentimen politik bagi pemerintah kabupaten