Mantan Kepala Dinas Perindagkop Pulang Pisau Divonis 1 Tahun Penjara
Ada 4 rekannya juga divonis bersalah oleh majelis hakim diketuai Alfon saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya
Tag
#Pasar Handep Hapakat
Terdakwa Singgung Uang Pengembalian Rp 39 Juta dalam Kasus Korupsi Pasar Handep Hapakat
Kasus korupsi pembangunan pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 26 November 2019. Dalam sidang itu, terdakwa menyinggung pengembalian uang pengganti kerugian negara.
Pemberian Kuasa Dilakukan Setelah Penandatanganan Proyek Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Fakta ini diakui Direktur PT Talawang Nampara Perkasa yang juga terdakwa Maulydia saat sidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa 19 November 2019
Direktur PT Talawang Nampara Perkasa Bantah BAP Kasus Korupsi Pasar Handep Hapakat
Menurut terdakwa BAP tersebut memuat pernyataan keliru
Direktur PT Talawang Nampara Perkasa Ngaku Tandatangani Cek Kosong
Fakta ini diungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa 19 November 2019
Direktur PT Talawang Jadi Saksi Kasus Korupsi Pasar Handep Hapakat
Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Alfon, Maulydia mengaku tidak banyak mengetahui perihal perusahaan yang dipimpinnya
PPK Jawab Tidak Tahu Soal Proyek Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Saat terdakwa ditanya perihal pembuatan kontrak kerja pembangunan pasar oleh PT Talawang Nampara Perkasa, dia mengaku jika sama sekali tidak mengetahui
Saksi PPK Sebut Sempat Ada Penghentian Penyidikan Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat kembali dilakukan seusai adanya pergantian Kajari Pulang Pisau dan Kapolres Pulang Pisau
Pejabat Pembuat Komitmen Sebut BAP Berbeda dengan Fakta Sidang Korupsi Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Dalam sidang ini Fitriadie mengaku jika berita acara pemeriksaan (BAP) berbeda dengan fakta persidangan
Penasehat Hukum: Kerugian Negara Terhadap Korupsi Pasar Handep Hapakat Tidak Wajar
Kerugian negara senilai Rp 2,7 miliar yang dinyatakan jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang manya menyatakan jika bangunan pasar tersebut toyal loss tidak sesuai kewajaran
Saksi dari BPKAD Sebut Pasar Handep Hapakat Raup Pendapatan Ratusan Juta
Saksi yang meringankan atau A de charge dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulang Pisau, mengatakan- Pasar Handep Hapakat sudah meraup pendapatan senilai ratusan juta rupiah.
Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Handep Hapakat Mengaku Tidak Tahu Menahu
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau mengaku tidam tahu menahu soal pembangunan pasar tersebut.
2 Saksi Justru Memberatkan Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Jaksa penuntut umum (JPU) Nugraha mengatakan dalam sidang ini para saksi cukup berkelit dalam memberikan keterangan
Pengacara Nilai Kasus Pembangunan Pasar Handep Hapakat Tidak Bisa Dibawa ke Ranah Tipikor
Penasihat hukum dari terdakwa kasus tindak pidana korupsi pembangunan pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, Edi Rosandi menilai jika kasus tersebut tidak bisa dibawa ke ranah tindak pidana korupsi atau tipikor.
Penasehat Hukum Terdakwa Kasus Proyek Pasar Handep Hapakat Pertanyakan Pelanggaran Perpres
Jika pelanggaran yang dilakukan kliennyb karena adanya pengalihan pengerjaan dari PT Talawang Nampara Perkasa selaku pemenang lelang kepada Fery Niagara
Jaksa: Ada Celah Gagal Kontruksi Bangunan Pasar Handep Hapakat
Meski ditemukan adanya kegagalan kontruksi, namun masih belum bisa dipastikan kapan bagunan tersebut akan roboh
Ahli Sebut Pembangunan Pasar Handep Hapakat Melanggar Perpres
Kasus tindak pidana korupsi pembangunan pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 22 Oktober 2019.
Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pasar Handep Hapakat Keberatan dengan Nilai Kerugian Negara
Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau keberatan dengan nilai kerugian negara yang menurut ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI senilai lebih dari Rp 2,7 miliar.
Kerugian Negara Rp 2,7 Miliar akibat Gagal Konstruksi Pembangunan Pasar Handep Hapakat
Kerugian negara yang mencapai Rp 2,7 miliar terjadi akibat gagal konstruksi pada pembangunan Pasar Handep Hapakat Pulang Pisau.
Kasus Dugaan Korupsi Hambat Pemanfaatan Blok Pasar Handep Hapakat
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Handep Hapakat ditelisik kejaksaan. Salah satu imbas dari kasus itu, pemanfaatan blok pasar pun terhambat.