Tag
Terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palangka Raya dinilai Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra perlu ditiru instansi pelayanan publik lainnya.
Ketua Komis A DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra mendorong agar instansi yang sebagian programnya melakukan pelayanan publik dapat! lebih mendekatkan sistem pelayanannya dengan masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta pelayanan publik di seluruh satuan organisasi perangkat daerah dijalankan dengan prima dan tanpa pungutan liar .
Peluncuran Moto Pelayanan, Maskot Pelayanan dan Maklumat Pelayanan ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan ASN di lingkungan Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kab/Kota kepada masyarakat.
Kerjasama dengan Kantor Pos merupakan salahsatu perwujudan dari upaya PDAM dalam memanjakan pelanggan dengan mempermudah proses pembayaran.
Hingga kini masih ada 5 kecamatan di Kalteng yang belum mendapat persetujuan untuk menerapkan PATEN.
Perlunya SOPD memiliki kotak pengaduan atau tempat untuk pengelolaan pengaduan masyarakat tersebut, tidak lain sebagai upaya membantu masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan terkait pelayanan publik.
Politisi Partai Hanura Kota Palangka Raya, Diu Husaini mengatakan bahwa masyarakat bisa melakukan pengawasan dan pengawalan pelayanan publik jika setiap SOPD menyediakan kotak pengaduan masyarakat.
Perbaikan kinerja pelayanan publik merupakan tanggung jawab semua pihak. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini.
Ke depan DPMPTSP akan terus memperbaiki apa yang dirasakan masih kurang, khususnya menyangkut sarana penunjang layanan dan SDM.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seruyan bertekad untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.
Perbaikan-perbaikan ini harus dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Hingga saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah
Camat Bataguh, Budi Kurniawan memaparkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dimulai tahun 2013, namun efektif dilaksanakan per 2017, sesuai dengan perkembangan pembangunan kantor kecamatan dan akses jalan
Dalam sambutan itu wali kota juga menyampaikan ada beberapa aspek standar yang perlu diperhatikan untuk mencapai kinerja berkualitas dalam menjalankan tugas kedinasan
Pemerintah kabupaten Lamandau memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menunjukan kometmen untuk memperbaiki pelayanan publik.
UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
Karena yang sangat diharapkan oleh publik adalah transparansi dan pelayanan yang baik dari pemerintah maka bukan hal yang berlebihan jika Pemko menggelar acara pernyataan 100 Hari Kerja Efektif tersebut.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku melihat bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah memiliki semangat untuk meningkatkan pelayanan publik
