Pemkab Kotim Didesak Bangun Rumah Betang untuk Pusat Kegiatan
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun mendesak pemkab menyediakan rumah Betang untuk sarana pusat kegiatan masyarakat lokal.
Tag
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun mendesak pemkab menyediakan rumah Betang untuk sarana pusat kegiatan masyarakat lokal.
Terkait beredarnya penyerahan hadiah berupa amplop kosong terhadap sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang dapat penghargaan pada Hari Santri Nasional kemarin, membuat Pemkab Kotim angkat bicara.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun mendesak pemkab untuk menertibkan kebun sawit perusahaan yang tidak memiliki plasma.
Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Darmawatj mendorong pengalokasian anggaran yang cukup guna peningkatan ketahanan pangan.
Pemkab Kotim terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Salah satunya melalui ajang otomotif yang akan diselenggarakan pada 2019 ini.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H Abdul Kadir meneknakn agar Pemkab Kotim tertib dalam hal menata kembali aset daerah.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Khozaini mendorong agar pemerintah kabupaten fokus untuk memberdayakan peternak lokal. Terutama untuk tahun 2020 mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo melihat sejumlah jalan utama di Kota Sampit masih banyak yang belum tersentuh pembangunan seperti Jalan Walter Condrat dan Cristopel Mihing di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim.
Ada 21 pejabat di Kotawaringin Timur mengikuti lelang jabatan tinggi pratama. Mereka akan mengikuti seleksi untuk menduduki empat jabatan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemkab Kotim.
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, menilai kinerja eksekutif menurun. Hal itu ditandai dengan tidak tercapai target realisasi anggaran pendapatan dan belanja…
Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi belum bisa menyajikan seluruh struktur keuangan pada APBD 2020. Penyebab, agenda paripurna terlalu cepat dijadwalkan oleh DPRD Kotim.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo menilai Pemkab Kotim masih setengah hati menangani urusan anak jalanan dan orang terlantar.
Laporan aktivis lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Gahara, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menguak bahwa Pemkab Kotim pernah mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Ceria Karya Pranawa (CKP).
Sejak dibuka pendaftaran hingga saat inj baru 5 pegawai yang mendaftar ikut seleksi pejabat tinggi pratama Pemkab Kotim, meskipun penutupan pendaftaran tinggal 4 hari lagi.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur meminta agar pemerintah kabupaten turun tangan bersama dengan BKSDA Kotim menyikapi persoalan ganasnya buaya di Sungai Mentaya, Cempaga, dan Seranau
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebutkan Pemkab Kotim kedepan harus mengupayakan pengadaaann unit mobil pemadam kebakaran atau Damkar…
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau Pemkab Kotim mengapresiasi perusahaan yang membantu meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemkab Kotim saat ini terus berupaya mengatasi dua musibah di musim kemarau, yakni kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap dan krisis air bersih.
Ketua Sementara DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun meminta Pemkab Kotim lebih tegas dengan pihak investor perkebunan dan pertambangan.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus berupaya memenuhi ketersedian air bersih di wilayah selatan. Hal itu dilakukan karena wilayah selatan sudah mengalami kekeringan dan air sungai terasa asin.