Tag
Menurut Fairid, data yang akurat dan seragam sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, terutama dalam menentukan langkah penanganan, kebutuhan dukungan, serta evaluasi terhadap upaya pengendalian karhutla.
Fairid mengatakan, penanganan karhutla hingga saat ini masih terus dilakukan. Menurutnya, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang telah diprediksi sebelumnya sehingga pemerintah terus menjalankan langkah mitigasi dan penanganan di lapangan.
Fairid menjelaskan, persoalan honor relawan yang disebut sebesar Rp100 ribu per hari berkaitan dengan proses penganggaran. Menurutnya, pemerintah kota saat ini masih menunggu proses evaluasi terhadap APBD Perubahan 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Fairid melihat secara langsung kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Ia juga berdialog dengan masyarakat sekitar untuk mendengarkan berbagai masukan mengenai kondisi infrastruktur di kawasan tersebut dan langkah penanganan yang diperlukan.
Pencapaian satu dekade ini menjadi bukti nyata komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada pergeseran budaya dan nilai-nilai sosial.
Menurut Fairid, langkah kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pembudidaya, dan offtaker menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Fairid dalam rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM yang digelar di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Jumat malam (8/5/2026), bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait.
Mengingat wilayah tersebut merupakan pusat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ia meminta seluruh pihak terkait di Kota Cantik untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini diambil guna memastikan keselamatan dan kenyamanan warga Palangka Raya yang berencana atau sedang berada di tanah suci.
Wali Kota Palangka Rayb?Fairid Naparin menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengakui bahwa sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi kota, mulai dari kepadatan hunian yang tidak terkontrol, kondisi lingkungan yang memburuk, hingga kerentanan tinggi terhadap banjir, menjadi alasan utama pemerintah daerah untuk mematangkan konsep penataan kawasan bantaran sungai melalui program pembangunan Waterfront City.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Acara pelantikan pengurus DPD Nasdem Palangka Raya periode 2025-2030 yang digelar Senin, 8 Desember 2025 menjadi kesempatan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin untuk…
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai tanggal 5 November hingga 18 November 2025.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, berharap pelaku usaha kuliner di kota tersebut terus bertumbuh dengan memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam memperkuat inovasi dan promosi.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengembangan olahraga di Kota Palangka Raya. Hal ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menerima kunjungan atlet berprestasi dan perwakilan organisasi olahraga di rumah dinasnya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan cek kesehatan gratis di seluruh Puskesmas yang ada di wilayahnya.
Fairid mengajak seluruh masyarakat Kota Palangka Raya untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
Beragam kegiatan pendukung seperti lomba rakyat, pentas seni, hingga bazar UMKM turut digelar untuk memeriahkan momentum bersejarah ini.
"Kami menginginkan perubahan di Golkar, dan Fairid merepresentasikan harapan itumuda, berkinerja, dan memahami dinamika politik Kalteng."
Dukungan terhadap Fairid Naparin untuk memimpin DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah semakin menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Hingga Rabu 23 Juli 2025, 12 dari 14 DPD Partai Golkar kabupaten/kota di Kalteng telah menyatakan dukungannya, tujuh di antaranya secara resmi dan tertulis.
