Tag
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)? akan melaunching alat pemantau transaksi dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah.
Wali Kota Palangka Raya?Fairid Naparin?dan Wakil Walikota Achmad Zaini, baru - baru ini melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya.
Ketua Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Suprianto, mengingatkan pentingnya penetapan target pendapatan daerah yang realistis dan kredibel untuk tahun 2025.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Mashamy, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan prioritas penggunaan anggaran.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda mendengarkan LKPj Gubernur akhir tahun anggaran 2023 juga menyampaikan terkait pengelolaan keuangan Kalteng.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menekankan pentingnya bagi pemda baik provinsi, kabupaten dan kota memaksimalkan sumber pendapatan daerah.
Badan anggaran (banggar) DPRD Gunung Mas paparkan hasil pembahasan terkait rancangan peraturan daerah (raperda) APBD tahun 2024, termasuk terkait pendapatan daeraj hingga penerimaan pembiayaan.
Realisasi pendapatan daerah Kota Palangka Raya pada triwulan ketiga mencapai lebih dari Rp.770 miliar atau 63,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1 triliun lebih.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kapuas masih rendah.
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyampaikan capaian realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2022.
Dalam upaya? peningkatan pendapatan daerah dan retribusi daerah, diperlukan adanya kerja sama seluruh pihak atau stake holder di wilayah Kabupaten Seruyan.
Anggota DPRD Kalteng, Maruadi mendorong pemda di Kalteng agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian menilai kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi angka serapan pendapatan daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait evaluasi serapan anggaran di Aula Jayang Tingang, Senin 22 November 2021.
Sedangkan kebijakan belanja disepakati Rp 1,136 triliun?yang mana mengalami penurunan dibanding APBD 2021 sebesar Rp 101 miliar atau turun 8,17 persen
Bagi SOPD yang belum mencapai target ia berharap agar dapat melakukan inovasi sehingga target yang direncanakan pada akhir tahun tercapai atau melampaui
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah sebesar Rp 37,4 miliar lebih dan pembiayaan netto APBD2022 sebesar Rp 19,4 miliar lebih yang digunakan untuk mendukung belanja daerah
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah meminta agar pendapatan daerah bisa meningkat.
Bupati Seruyan Yulhaidir mengharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam rangka untuk optimalisasi pencapaian pendapatan atau penerimaan??daerah.??
Realisasi pendapatan daerah untuk triwulan I sampai dengan Mei 2021 di Kabupaten Katingan baru mencapai Rp 498.298.740.971 atau 41,95 persen dari target Rp 1.187.831.814.784.
