Tag
KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga dapat didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 66 orang unsur penyelenggara pemilu selama 2024 dipicu berbagai jenis pelanggaran.
Menjelang Pemilu 2024, Polresta Palangka Raya meningkatkan pengamanan di sejumlah kantor penyelenggara Pemilu di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dan mengantisipasi potensi gangguan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Ketua Majelis Sidang DKPP Alfitra Salamm menyampaikan putusan tersebut dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP.
Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Harlitus Berniawan Telaumbanua (Beni) mengatakan tim seleksi penyelenggara Pemilu 2024, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus memiliki integritas.
Empat penyelenggara pemilu dari KPU Provinsi Papua yang mendapat sanksi pemberhentian tetap bernama Theodorus Kossay (ketua), Jufri Abu Bakar (anggota), Fransiskus Letsoin (anggota), dan Melkianus Kambe (anggota)
Paslon kepala daerah Kalimantan Tengah saat ini tentu ingin meraih simpati masyarakat dengan berbagai strategi politik
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika menyampaikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada di era adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya penyelenggara pemilu harus memperhatikan kesehatan para pemilih agar tidak terpapar Covid-19.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP sehingga dapat dilihat oleh siapa pun
Menyambut pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah pada 9 Desember mendatang, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.
Dalam pokok aduannya, Alan Hasan mendalilkan bahwa Teradu I-V telah mencoret namanya sebagai calon terpilih dalam Pengumuman Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halsel 2020 Nomor 54/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020
Lima penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari empat penyelenggara pemilu yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan seorang dari Bawaslu Provinsi Gorontalo
Ke 5 penyelenggara pemilu, yang terdiri dari 4 penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Gorontalo
Mereka yang ditempatkan ini tergabung dalam Operasi Mantap Praja
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof Dr Muhammad mengatakan mengelola pilkada tidak hanya cukup pada pemahaman terkait regulasi namun diperlukan pemahaman pada prinsip etika dan perilaku.
Nota kesepahaman yang ditandatangani kapolres dengan ketua KPU?tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau?KPU, Arief Budiman, mengatakan para petugas yang dinyatakan positif Covid-19 akan digantikan. Menurutnya KPU tidak ingin mengambil resiko dengan mempertahankan petugas yang dinyatakan positif.
Harus diakui menurut Politisi Partai Gerindra Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari bahwa pengawasan media sosial menjadi tantangan yang besar bagi penyelenggara Pemilu.
Ketua KPU Kalteng, Harmain dalam Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik atau Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 kemarin mengajak masyarakat untuk terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu.
