Tag
Maka dari itu pihaknya mengusulkan agar perda bantuan hukum ini bisa dibentuk di Kalteng, sebab selama ini banyak masyarakat kurang mampu yang berbenturan dengan hukum tidak mendapat hak istimewa karena terkendala berbagai hal seperti biaya membayar pengacara.
Baru-baru ini DPRD Katingan melakukan kaji banding ke DPRD Kalteng dalam rangka persiapan pembentukan perda bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mempertanyakan realisasi Perda Bantuan Hukum.
Perda Bantuan Hukum tersebut untuk warga miskin, yakni membantu pendampingan jika ada warga miskin yang tersangkut masalah hukum
