Tag
BORNEONEWS, Muara Teweh – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Primanda Jayadi menegaskan pentingnya percepatan penegasan batas wilayah, khususnya di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh…
Kepala Dinas Perumahan?Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng Erlin Hardi berharap Rakor Reforma Agraria dapat menjadi ajang inventarisasi masalah pertanahan.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng, Elijas menyampaikan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan leading sektor pertanahan.
Kewenangan seorang Ketua RT yang tidak mentaati aturan, juga salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan bahkan dapat memicu konflik antar warga.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)?menerima dokumen sertifikat hak pakai atas nama pemkab dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kajian tersebut mengenai sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan kajian pelayanan publik terkait pengukuran tanah untuk kepastian hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya menyambut baik keinginan Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi setempat yang akan menggandeng pihaknya dalam upaya pencegahan kasus pertanahan baik berbentuk sengketa, konflik maupun perkara pertanahan.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra, di Gorontalo, Rabu, mengatakan, kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat tanah dapat mendorong pelestarian hutan.
Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan?Program Strategis Nasional bidang pertanahan di Kabupaten Seruyan, di perlukan sinergitas seluruh stake holder yang ada di daerah.
Kantor Pertanahan Barito Selatan, menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) dan Aparatur?Sipil Negara (ASN) sebanyak 5.593 bidang pada tahun 2021 ini.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyayangkan atas surat yang belum lama ini dikeluarkan oleh pihak pertanahan kepada salah satu perusahaan karena dinilai merugikan warga setempat.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program?Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021, diharapkan dukungan seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten.
Pemerintah daerah selalu berupaya semaksimal mungkin dalam berupaya dalam mencari solusi terbaik dalam setiap masalah pertanahan
Rakor yang digelar lewat video conference ini?dipimpin Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwandha?dan diikuti oleh bupati dan wali kota dan Kepala BPN kabupaten dan kota
Untuk kreditor yang dapat menggunakan Sistem HT-el adalah kreditor yang sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Jasa Keuangan pada mitra.atrbpn.go.id
Untuk kreditor ini yang dapat menggunakan Sistem HT-el adalah kreditor yang sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Jasa Keuangan pada mitra.atrbpn.go.id. dan sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh kementerian
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa pihaknya bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Kalimantan Tengah sudah melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Bidang Pertanahan bagi perbankan di Kalimantan Tengah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BPN) menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait dengan digitalisasj pertanahan.
Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Atyani Djoedir, menyebutkan meningkatnya sengketa lahan cenderung akibat lemahnya data administrasi pertanahan.
Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020 ini kembali melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun targetnya yakni 2.000 Peta Bidang Tanah (PBT) dan sertifikat.?
