Tag
BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Parimus mendukung agar program sertifikasi lahan milik masyarakat terus dilakukan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk…
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat atau PTSL PM tahun anggaran 2019 di Kabupaten Katingan tidak mencapai target, atau kuota yang diberikan pemerintah.
Kasus sengketa lahan di Kabupaten Pulang Pisau sangat rawan terjadi. Hal itu dikarenakan 80 persen tanah atau lahan di Pulang Pisau belum memiliki kelengkapan surat-menyurat.?
Sebanyak 12.500 bidang sertifikat telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kotawaringin Timur, sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dimulai pada 2017 lalu.
Target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi dengan itu, potensi terjadinya sengketa dan sebagainya semakin banyak.
Dari data yang BPN kantongi sudah ada 125 ribu bidang tanah yang sudah diukur. Dari jumlah ini hampir 40 persen belum bisa diterbitkan sertifikat karena alasan tersebut
Karena infrastruktur komunikasi dan informasi di kantor pertanahan itu belum semuanya siap
Dengan layanan online ini, interaksi langsung antara petugas BPN dengan masyarakat sangat minimal. Bahkan kalau memang memungkinkan, tidak perlu ada interaksi
Penolakan pengesahan undang-undang pertanahan (RUUP) oleh Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpera) bukan tanpa alasan.
Ratusan mahasiswa se Kota Palangka Raya yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat atau Alpera menggelar unjuk rasa tolak pengesahan Undang-Undang Pertanahan di depan kantor DPRD Kalteng, Selasa 24 September 2019.
Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat di Kabupaten Katingan yang berlangsung Senin, 26 Agustus 2019, diikuti 43 peserta.
Menurut saksi dalam sidang praperadilan itu pembayaran tahap pertama dikembalikan
Selain memberi keterangan mereka juga menyerahkan semua dokumen asli yang diminta oleh penyidik terkait pengadaan tanah tersebut
Setiap staf desa yang ditugaskan mengelola adminstrasi pertanahan harus rutin diberikan bimbingam teknis dengan menggandeng BPN
Adanya isu pemindahan Ibukota tentu akan menimbulkan sejumlah masalah lain seperti spekulan tanah.
Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendukung program PTSL untuk masyarakat dalam pelayanan pemerintah di bidang pertanahan.
Pemko ingin agar ada implikasi legalitas berkaitan dengan aset-aset tanah pemko.
Namun BPN tidak bisa melarang jika pungutan tersebut untuk pelaksanaan administrasi dan operasional. Akan tetapi ada batasan yang harus ditaati, yakni tidak boleh melebihi Rp 250 ribu. Jika hal itu tidak dipatuhi, maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum.
Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah selalu terbatas sedangkan kebutuhan manusia selalu meningkat
Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia selalu meningkat.
