Tag
Upaya perlindungan terhadap masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal kembali diperkuat melalui kerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. OJK Kalimantan Tengah melaporkan perkembangan terbaru penanganan kasus selama periode Januari hingga 30 November 2025.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus "salah transfer" yang dapat berakibat pinjaman online atau pinjol ilegal.
?Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan perkembangan edukasi dan perlindungan konsumen, terutama juga di Kalteng.
Mahfud mengatakan Pemerintah, melalui sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, terus melakukan upaya bersama dalam memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir praktik pinjaman online (pinjol) ilegal demikian marak dan meresahkan hingga merugikan sebagian masyarakat yang telah menjadi korban.
Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, Tongam L Tobing mengatakan bahwa Satgas Waspada Investasi akan terus berupaya memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal ini dengan berbagai cara.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan sejak 2018 sudah ada sebanyak 4.906 pinjaman online ilegal yang diputus aksesnya sehingga tak lagi meresahkan…
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menemukan sejumlah pelaku yang mengelola perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadikan pinjol?legal sebagai "etalase" untuk mencari nasabah.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengonfirmasi adanya kegiatan tersebut. "Benar (menangkap 13 orang)," ujarNYA, Jumat 22 oKTOBER 2021
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan penindakan hukum terhadap pinjol ilegal telah sesuai aturan hukum yang berlaku
Yusuf berpendapat kehadiran satgas khusus pemberantasan pinjol ilegal tersebut akan memperkuat koordinasi antara lembaga terkait untuk pengawasan pinjaman online. Selain juga menunjukkan adanya urgensi untuk memberantas pinjol ilegal yang semakin menjamur di masyarakat
Pinjaman online ini terkadang tidak memiliki lisensi PT dan terawasi oleh OJK. Pemberi jasa juga sering mengirimkan SMS maupun iklan di Sosmed untuk menarik konsumen
Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo mengatakan?dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal ini bekerja sama dan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pada penggerebekan tersebut polisi mengamankan 32 orang, yakni manajemen dan karyawan perusahaan
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing menilai penguatan kerja sama antarinstitusi sangat dibutuhkan guna mempersempit ruang gerak pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih terus bermunculan meski ribuan pinjol ilegal telah dihentikan operasinya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK dapat membantu menekan jumlah pinjaman online atau?pinjol ilegal yang masih terus menjamur dan kerap merugikan masyarakat.
Satgas Waspada Investasi atau SWI yang beranggotakan 13 anggota Kementerian dan Lembaga sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat.
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L. Tobing menyebut jajarannya hingga saat ini telah memblokir 3.193 pinjaman online atau pinjol ilegal yang sebagian memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan dengan mengintimidasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan masyarakat mewaspadai pinjaman online ilegal yang sering menawarkan pinjaman dengan proses mudah hanya melalui pesan singkat.
