Tag
Dia juga meminta kepada para pengusaha di Kotim agar tidak hanya memanfaatkan sumber pendapatan saja di daerah ini, namun juga harus memberikan sumbangsih untuk pendapatan daerah.?
Hal tersebut dilakukan oleh Pemkab Kotim, karena selama ini sangat banyak truk angkutan baik itu truk tangki angkut CPO maupun dump truk yang berplat non KH.
Saat ini cukup banyak kendaraan berplat non KH yang beroperasi di wilayah Kalteng, terutama kendaraan milik perusahaan, baik pertambangan, perkebunan, dan lainnya.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran juga telah menyampaikan hal ini dalam sejumlah kesempatan. Sebab beban Kalteng membiayai infrastruktur sangat besar setiap tahun
Banyaknya angkutan yang memakai plat non KH di Kalteng mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Terkait itu,?diharapkan agar bisa diganti menjadi plat KH.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar mendorong hadirnya perda terkait kendaraan, terutama untuk angkutan agar yang beroperasi menggunakan plat KH.
Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) melihat kerusakan jalan yang terjadi saat ini sejatinya menimbulkan banyak kerugian untuk daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo meminta agar pengusaha angkutan tidak menggunakan plat kendaraan luar daerah. Dia juga sangat mendukung penertiban terhadap angkutan besar dengan plat luar daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran?mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) dari peralihan nomor polisi non KH ke?plat Kalteng meningkat tajam.
Politisi muda di DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar memgkritisi masih banyak ditemukan kendaraan berplat luar daerah. Selain tidak punya kontribusi, kendaraan itu dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kembali mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Kalteng untuk menertibkan penggunaan plat non KH ke KH.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bakal mewajibkan truk angkutan perusahaan mennggunakan plat KH.
"Kita minta pengertian pengusaha tersebut agar mengubat plat nomor kendaraan angkutan sawit dan tambang sesuai imbauan. Dari non KH menjadi KH," tegas Gubernur Kalteng.
DPRD mendukung Pergub Kalteng bahwa kendaraan bermotor di Kalteng harus menggunakan pelat KH.
Gubernur Kalteng sudah memperingatkan agar kendaraan non KH ditertibkan. Dan itu sempat dilakukan instansi berwenang, tetapi terkesan masih setengah-setengah.
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Khalik menilai selama ini penertiban kendaraan berplat non KH belum serius. Bahkan dia mempertanyakan konsistensi kepolisian dan…
BORNEONEWS, Sukamara - Mutasi plat kendaraan Non KH di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan selama pelaksanaan program pembebasan Bea Balik Nama tahap II (BBN II). “Program ini kita jalankan…
BORNEONEWS, Puruk Cahu - Kepala Kantor Samsat Kabupaten Murung Raya (Mura) Yetiana menyampaikan bahwa jumlah kendaraan baik itu roda dua dan empat yang ada di Kabupaten Mura dengan menggunakan plat…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Gunung Mas (Gumas) Iptu Hermanto mengimbau pihak perusahaan yang kendaraannya masih menggunakan plat non KH agar segera…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sekitar 354 kendaraan roda empat dan enam sudah berganti pelat dari non-KH menjadi KH. Jumlah itu merupakan akumulasi sejak emapt bulan lalu. "Dari September 2016…
