Tag
Ketua Bamperperda DPRD Kalteng, H Maruadi mengaharapkan dalam proses penyusunan lanjutan kebijakan raperda inisiatif DPRD Kalteng tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan telah disampaikannya pendapat Gubernur tentang Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Kalteng tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) pada Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I? beberapa waktu lalu kini giliran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD Kalteng memberikan tanggapannya.
Dengan sering terjadinya konflik maupun terbenturnya dengan hukum Negara permasalahan masyarakat hukum adat yang kerap terjadi, menjadi perhatian Bapemperda DPRD Kalteng.
