Tag
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas telah secara resmi dibuka oleh.?
Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Barito Timur mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di aula Dinas Perhubungan Barito Timur,?Senin, 25 Maret 2024.
DPRD Palangka Raya meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi. Ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi melebihi target yang ditentukan.
Pemkab Barito Timur dan Bank Kalteng melakukan tes operasional (TO) integrasi sistem pajak dan retribusi daerah di Kantor Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Senin, 24 Juli 2023.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra mengatakan dalam UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Seruyan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 resmi dibuka Sekretaris Daerah?Djainuddin Noor. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait, di Aula Bapenda Seruyan, Kamis, 13 Juli 2023.
Wakil Gubernur Kalteng?Edy Pratowo menyebut pajak dan restribusi merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.
Untuk itu salah satu upaya dilakukan dengan menjalin kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menekankan agar pengelolaan retsribusi daerah harus lebih transparan kedepannya.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur mengingatkan eksekutif agar pemberlakuan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung nantinya tidak sampai membebani masyarakat.
Dinas Perhubungan Murung Raya optimistis retribusi tambat tongkang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2019 ini.
Masyarakat keberatan ditagih karcis masuk untuk mengunjungi keluarganya yang berada di sekitar area wisata tersebut.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kapuas dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kapuas menggelar rapat pertemuan dan sosialisasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
BPPRD Kabupaten Seruyan mengundang para pengusaha guna menyosialisasikan peraturan dan ketentuan pungutan pendapatan daerah di Kecamatan Seruyan Hilir.
Untuk mencapai target pendapatan daerah ini tergantung 16 SOPD pemungut pajak dan retribusi
Retribusi daerah ditarget Rp15 miliar, namun diturunkan menjadi Rp12,8 miliar karena banyak SOPD tidak sanggup merealisasikannya
Bappeda Kotim melakukan kerja sama dengan salah satu perbankan untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi
Sejauh ini baru Pasar Alun-Alun Jorih Jerah yang bisa dipungut retribusinya, sedangkan di Pasar Pelita Hilir belum menghasilkan PAD karena belum dimanfaatkan oleh pedagang.
